Selasa, 2 Januari 2018 16:03

Pembagian Dana Hibah Guru Honorer Kota Bandung Tak Adil ?

Ditulis Oleh Jumadi Kusuma
Drs. H. Turiman Sudardjo, Guru Honorer di Perguruan Taman Siswa Kota Bandung, Jl. Taman Siswa No. 4 Kota Bandung.
Drs. H. Turiman Sudardjo, Guru Honorer di Perguruan Taman Siswa Kota Bandung, Jl. Taman Siswa No. 4 Kota Bandung. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Pencairan dana hibah untuk guru honorer di Kota Bandung yang direncanakan pekan ini oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui rekening Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dipandang tidak adil karena guru honorer yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun tidak mendapat jatah.

Hal tersebut dikeluhkan oleh H. Turiman Sudardjo guru di Perguruan Taman Siswa Kota Bandung, "Kami guru honorer murni dan masih aktip mengajar yang sudah berusia 60 tahun keatas tidak setuju dengan batasan usia bagi yang menerima dana hibah untuk guru honorer. Penolakan kami karena pembagian dana itu tidak ada dasar hukum. Kami memohon agar pembagian dana hibah untuk guru honorer berdasarkan keadilan bukan kesepakatan sepihak tanpa melalui tahapan sosialisasi, minimal melalui wadah kami Badan Musyawarah Guru Swasta (BMPS)".

Turiman yang sudah mengajar selama 43 tahun tersebut, menyatakan bahwa pembagian dana hibah yang berdasarkan usia itu tidak tepat, "Yang terjadi dilapangan untuk sekolah swasta ada yang menghonor baru empat bulan sudah mendapat dana hibah, tapi tidak sedikit mereka yang menghonor lebih dari empat puluh tahun malah nggak dapat".

Lebih lanjut Turiman mempertanyakan peran PGRI dalam menyalurkan dana hibah guru honorer,"Kami tidak setuju apabila pembagian dana hibah dilaksanakan dan ditangani oleh PGRI dengan kesepakatan sepihak. Seharusnya ada kesepakatan bersama termasuk pihak swasta dan setelah itu disosialisasikan sebelum mengambil kebijakan, tidak sembrono dan ngawur", tandasnya. 

Selain itu Turiman menyoroti adanya indikasi agenda politik dibalik pembagian dana hibah, "Kami tidak setuju bila pembagian dana hibah bernuansa politik, ingat orang-orang swasta juga punya hak politik, karenanya kami memohon agar dana itu jangan dulu dibagikan sebelum masalahnya tuntas", pungkasnya saat dihubungi limawaktu.id, Selasa (2/1/18). (jk)

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

Heummmm

2 Januari 2018 21:53 Balas