Limawaktu.id, Kota Bandung - SMP Pasundan 1 Bandung meskipun sekolah swasta, namun tidak pernah membuat brosur, lefleat dan yang lainnya, paling hanya memasang spanduk di tempat tertentu yang mengabarkan bahwa SMP Pasundan 1 Bandung sedang melakukan penerimaan siswa baru.
“Alhamdulillah saat penerimaan siswa baru, SMP Pasundan 1 Bandung tidak pernah kekurangan siswa jatah 6 rombel pertahun selalu terpenuhi, “ ungkap Nana Mulyana SPd.MSi Kepala SMP Pasundan 1 Bandung, Minggu, 15 Juni 2025.
Menurut Nana, sekolahnya berdiri sejak tahun 1948 dengan pengelolaan yang baik dan profesional dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan. SMP Pasundan 1 Bandung tetap eksis dan jadi tujuan masyarakat untuk menitipkan anaknya belajar.
“ Promosi kami itu Kegiatan Belajar Mengajar, Out put dan Kegiatan siswa. Dari sini siswa sudah diarahkan untuk memiliki kompetensi sesuai minatnya baik olah raga, seni, keagamaan dan keahlian lainnya, “ kata Nana.
Dia menjelaskan bahwa seni memimpin itu kondusip dari dalam baru keluar yang akan wangi. Dia termasuk kepala sekolah senior mulai memimpin SMP Pasundan 12 Bandung kemudian pindah ke SMP Pasundan 7 Bandung terus ke SMP Pasundan 3 Bandung lanjut ke SMP Pasundan 2 Bandung dan kini di SMP Pasundan 1 Bandung..
“ Sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMP Pasundan Kota Bandung, saya selalu mengarahkan sesama Kepala SMP untuk senantiasa berjuang memajukan sekolahnya masing-masing,” jelasnya.
Nana melanjutkan, Di Masa Penerimaan Murid Baru.Kepala sekolah tidak perlu malu untuk ikut turun ke lapangan mendatangi SD atau SMP negeri. Hal itu pernah Nana lakukan sewaktu memimpin SMP Pasundan 12 dari jumlah 3 rombel, setelah terjub kangsung siswanya bertambah menjadi 12 rombongan belalajar.
Hanya saja menurut Nana, Tantangan Kepala SMP swasta sekarang lebih berat, Hal itu karena ada pernyataan gubernur yang serasa mendadak dan diumumkan di medsos tiktok dan youtube. Karena menyangkut pembebasan iuran biasanya langsung direspon masyarakat ditambah lagi keputusan Mahkamah Konstitusi , sehingga SD dan SMP gratis dampaknya berat bagi sekolah swasta..
“Sekalipun begitu menurut belum ada keputusan resmi dari Pemerintah tentang pengelolaan sekolah swasta. Gratisnya gimana belum jelas baru keputusan MK,” pungkasnya.
