Minggu, 27 Mei 2018 13:27 Advertorial

Pansus IX DPRD Kota Cimahi Godog Raperda Depot Air Minum

Reporter : Fery Bangkit 
Ketua Pansus IX DPRD Kota Cimahi, Yus Rusnaya tengah Menelaah Draf Raperda Pengelolaan Usaha Mikro Depot Air Minum.
Ketua Pansus IX DPRD Kota Cimahi, Yus Rusnaya tengah Menelaah Draf Raperda Pengelolaan Usaha Mikro Depot Air Minum. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Produk Peraturan Daerah (Perda) terbaru siap digodog Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.

Kali ini, Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kota Cimahi yang bertugas menyiapkan Rancangan Perda (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Mikro Depot Air Minum.

Pembahasan pun sudah dimulai bersama pihak Pemerintah Kota Cimahi dan para ahli. Ada beberapa dinas terkait yang dilibatkan. Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan serta Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian.

Berdasarkan pembahasan awal, ada sekitar 17 pasal yang tercantum dalam Raperda Pengelolaan Usaha Mikro Depot Air Minum.

Ketua Pansus IX Yus Rusnaya mengatakan, pasal-pasal yang terdapat dalam Raperda tersebut di antaranya tentang izin usaha, pembinaan, pengawasan, kehigienisan air.

"Lalu ada sanksi manakala persyaratan dari perizinan atau lainnya. Itu keluar dari aturan," katanya di DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Minggu (27/5/2018).

Saat ini, Raperda tersebut tengah dalam pembahasan. Setelah selesai pembahasan, maka akan ditindaklanjuti dengan pembulatan bersama eksekutif dan legislatif.

Pansus IX menargetkan, pembahasan dan pembulatan akan selesai dalam waktu dekat. Setelah itu, Raperda akan dievaluasi oleh Provinsi Jawa Barat. Bila tidak ada revisi lagi, maka akan langsung disahkan lewat sidang paripurna DPRD Kota Cimahi.

"Iya targetnya Juli sudah bisa diaplikasikan di Kota Cimahi," tuturnya.

Dikatakan Yus, dibuatnya aturan tentang usaha mikro depot air minum ini semata-mata untuk melindungi dan menjamin keberadaan pelaku usaha depot air, dan umumnya melindungi masyarakat Kota Cimahi.

Pasalnya, kata dia, dengan adanya aturan itu, Pemerintah Kota Cimahi sebagai eksekutor bisa melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha depot air. Terpenting ialah mengawasi kualitas air bersih yang diolah oleh pelaku usaha depot air minum.

"Maka dengan pertimbangan itu, perlu ada Perda untuk mengatur jangan sampai ada suatu hal yang terjadi dampak dari depot air minum itu," tuturnya.

Keberadaan depot air minum di Kota Cimahi sendiri selama ini belum diketahui jumlahnya. Pasalnya, selama ini belum ada aturan yang mengharuskan.

Selain itu, pengawasan dari pihak Pemerintah Kota Cimahi pun bersifat tidak mengikat karena belum ada aturan. Namun, pihak eksekutif sendiri melalui Dinas Kesehatan memang kerap melakukan pembinaan itu.

Maka dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Usaha Mikro Depot Air Minum tersebut, harapannya sinergi Pemerintah Kota Cimahi dengan para pelaku usahanya bisa lebih tertata.

"Selain itu, agar terjamin juga airnya dari segi kesehatan. Terus ada pembinaan pembinaan bagi pengusaha dan perlindungan untuk masyarakat," pungkasnya.

Baca Lainnya