Selasa, 2 Oktober 2018 17:20

Nunggak Rp 200 Juta, Warga Terancam Terusir dari Rusunawa Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Rusunawa Leuwigajah
Rusunawa Leuwigajah [istimewa/limawaktu]

Limawaktu.id - Tunggakan warga yang belum membayar Rumah Susun Sewa (rusunawa) di Kota cimahi mencapai Rp 200 juta, dari 800 unit yang dikelola Pemerintah Kota Cimahi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Muhammad Nur Kuswandana mengatakan, pihaknya berupaya melakukan penagihan sesuai prosedur untuk menekan total nilai tunggakan. Tarif hunian rusunawa tergantung tipe dan posisi lantai yang ber kisaran antara Rp 230.000-320.000/bulan. 

"Kami menggunakan mekanisme agar penghuni bisa menyelesaikan permasalahan tunggakan," ujar Nur saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (2/10/2018).

Pihaknya berharap ada upaya solusi untuk pemberdayaan ekonomi para penghuni Rusunawa. Mereka juga harus punya komitmen meningkatkan ekonomi keluarga sehingga tidak lagi masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan penghuni rusun yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2017.

"Misalnya di Rusunawa Cibeureum bersebelahan langsung dengan Pasar Melong. Apakah memungkinkan para penghuni rusun untuk sewa kios di pasar," ucapnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (upt) Rusunawa Kota Cimahi, Dondi Andrian membeberkan, mekanisme penanganan tunggakan sewa rusunawa adalah, setelah ditagih mereka harus membuat surat pernyataan sanggup bayar. 

"Jika lewat dari masa pelunasan, dilayangkan teguran ke-1 sampai ke-3 dengan selang waktu 1 bulan. Kalau tidak mampu, terpaksa kami lakukan pengosongan," ungkapnya.

Jika tak ingin di blak list dari Rusunawa, lanjut dia, maka warga harus membayar tagihan bulanan. Jika memang ada keterlambatan, mereka harus membuat surat pernyataan sanggup membayar sesuai batas waktu satu bulan. 

"Alasan menunggak beragam, ada yang kena PHK, memang tidak ada penghasilan tetap," tandasnya.

Baca Lainnya