Sabtu, 26 Oktober 2019 13:10

Nelangsa Pasutri KBB:Lahan Sudah Digarap KCIC, tapi Ganti Rugi Belum Dibayarkan Sepenuhnya

Reporter : Fery Bangkit 
Nunung Saefulloh (59) dan Ani Sriyani (52) Pasutri asal Kampung Cikamuning RT 0120 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Nunung Saefulloh (59) dan Ani Sriyani (52) Pasutri asal Kampung Cikamuning RT 0120 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB) [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Pasangan Suami Istri (Pasutri) asal Kampung Cikamuning, RT 01/20, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Nunung Saefulloh (59) dan Ani Sriyani (52) menjadi salah satu warga yang terkena dampak pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Tanahnya seluas 1.062 meter persegi yang merupakan lahan pencahariannya sebagai petani terpaksa harus ia relakan demi mega proyek milik PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sudah dua tahun tanah sawah mereka tidak bisa dimanfaatkan sebab sudah terkungkung mega proyek tersebut, sehingga dampaknya sangat dirasakan warga yang mengaku kehilangan sumber hasil panennya.

Kini, Nunung dan Ani menuntut keadilan atas pembebasan lahan tersebut. Tanah sawah miliknya yang awalnya seluas 1.062 meter persegi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) KBB, justru mengalami penyusutan. Pada pengukuran pertama tanahnya menjadi 900 meter persegi, setelah melayangkan protes dan dilakukan pengukuran ulang justru hanya 854 meter persegi.

"Ini aneh yang mengukur kan BPN, pada saat pertama diukur hanya 900 meter, lalu diukur lagi jadi tinggal 854 meter. Pas saya tanya sisanya kemana mereka (BPN) jawabnya tidak tahu. Kan aneh," kata Nunung, Sabtu (26/10/2019).

Dia menjelaskan, tanah sawah miliknya yang terkena proyek kereta cepat berada di Kampung Blok Cikalapa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, KBB. Mereka sudah 'mengikhlaskan' ukuran tanahnya berkurang. Namun yang masih dituntutnya kini adalah pembayaran kompensasi dari lahannya tersebut. Dari total lahan  854 meter persegi, yang sudah dibayar oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), baru di peta bidang 23 senilai Rp 223 juta dan peta bidang 24 senilai Rp 169 juta.

"Yang baru dibayar itu, sementara sisa lahan total seluas 465 meter persegi hingga kini belum dibayar padahal lahannya sudah dipakai untuk proyek kereta cepat," ungkapnya. Ani Sriyani menimpali, dia dan suaminya hanya menuntut apa yang menjadi haknya. Lahan itu adalah sumber penghasilan bagi sekolah anak-anaknya dan investasi di hari tua. Namun demi kepentingan proyek nasional aset tersebut terpaksa harus dilepaskan. Sebagai rakyat kecil dirinya hanya menuntut keadilan dan pembayaran atas apa yang menjadi haknya.

Namun hingga kini hal tersebut belum terealisasi padahal berbagai upaya sudah dilakukan termasuk mengadu ke berbagai pihak. "Yang belum dibayar itu di peta bidang 160 seluas 262 m plus tanah sisa 4 m, peta bidang 23 tanah sisa 56 m, peta bidang 24 tanah sisa 143 m, jadi totalnya 465 m. Itu hak kami yang harus dibayar makanya kami akan tuntut terus, apalagi pemerintah kan gembar-gembornya akan ganti untung," beber Ani.
 
Saat persoalan ini coba dikonfirmasi ke pihak Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), KBB, yang berada di Jalan Ciburuy, Padalarang, tidak ada pejabat berwenang yang bisa ditemui. Petugas security yang berjaga hanya menyebutkan pejabatnya sedang dinas keluar. Sementara pesan singkat yang dikirimkan ke Kasi Pengadaan Tanah, Kantor ATR/BPN KBB, Dadang Darmawan, juga tidak direspons. 


 
 

Baca Lainnya