Senin, 3 September 2018 14:50

Nasib Rumah Jagal Hewan di Cimahi Tunggu Hasil Kajian

Reporter : Fery Bangkit 
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Di Jalan Sukimun, RT 03/04 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Di Jalan Sukimun, RT 03/04 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. [Fery Bangkit / Limawaktu]

Limawaktu.id - Pemerintah Kota Cimahi akan melakukan kajian terlebih dahulu soal keberlangsungan bangunan bersejarah Rumah Potong Hewan (RPH) di Jln. Sukimun, Baros, Kota Cimahi.

Namun, kajian kemungkinan akan dilakukan setelah aset tersebut dikembalikan dari Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) kepada Pemerintah Kot Cimahi melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal.

Baca Juga : RPH Baros, Heritage Yang Terbengkalai

"Kita masih menunggu penyerahan karena pengelolaan masih dibawah PDJM. Untuk bagaimana ke depan,  harus ada kajian dulu dan diubah dulu perdanya," kata Tata Wikanta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi saat dihubungi via sambungan telepon, Senin (3/9/2018).

Namun, jika melihat kondisi sekarang, kata Tata, sangat sulit jika bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat 'jagal' hewan. Sebab, pemukiman di sekitar bangunan bersejarah itu sudah semakin padat pemukiman. Pihaknya pun tak menutup kemungkinan bangunan tersebut dijadikan sarana kegiatan lainnya.

Baca Juga : Rumah Jagal Hewan Terbengkalai di Cimahi Ternyata Nilai Asetnya Capai Rp 4 Miliar

"Apakah memungkinkan misalnya rumah potong ayam atau kegiatan skalanya lebih kecil. Kalau tetap RPH, pengolahan limbah khawatir susah, makanya perlu kajian," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, memang BPH merupakan aset milik Pemerintah Kota Cimahi. Namun untuk pengelolaannya, saat ini masih atas nama Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM).

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada BPKAD Kota Cimahi, Ira Triana menegaskan, Pemerintah Kota Cimahi saat ini tengah berusaha menarik kembali aset RPH dengan merevisi Perda tersebut.

"Rencana sekarang akan diserahkan kembali ke Pemerintah Kota Cimahi. Sekarang Perda udah di provinsi," terang Ira.

Ketika aset tersebut sudah dikembalikan lagi, barulah Pemerintah Kota Cimahi memiliki kewenangan penuh untuk mengelolah 'rumah jagal hewan' itu. Termasuk memperbaikinya seperti keinginan warga sekitar.

Ira melanjutkan, saat diserahkan kepada PDJM tahun 2011, nilai aset RPH mencapai Rp 4.046.500.500. Penghitungan aset saat itu berdasarkan nilai appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Total luas aset tanah RPH bersejarah itu mencapai 3.910 meter persegi. Sedangkan khusus rumah bekas pegawainya mencapai 1.020 meter persegi.

Namun, jika dihitung untuk saat ini, nilai asetnya bisa saja berkurang atau bahkan lebih. Berkurang lantaran kondisinya sudah rusak, dan bertambah seiring harga tanah yang terus naik.

"Mungkin tidak akan senilai Rp 4 miliar. Kita akan lihat lagi kondisinya. Yang jelas nanti nilai yang akan diserahkan ke kita, kita appraisal (penilaian) lagi, bisa lebih bisa kurang dari Rp 4 miliar," bebernya.

Selain RPH, ada tiga aset lagi yang masuk dalam Perda Penyertaan Modal untuk dikembalikan lagi ke Pemerintah Kota Cimahi. Yakni Komplek Stadion Sangkuriang, Pasar Benih Ikan (PBI) dan Rumah Desain.

Baca Lainnya