Limawaktu.id - Soal Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu keputusan dari
pemerintah pusat.
Sebelumnya, pendaftaran P3K di telah dibuka sejak 10 Februari hingga 16 Februari 2019. Tercatat ada 24 honorer yang mengikuti seleksi
P3K di Kota Cimahi. Rinciannya, 20 guru honorer K2 dan empat penyuluh pertanian.
Sekretaris Badan Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, Heni Tishaeni mengatakan,
data peserta yang mengikuti seleksi dan lulus persyaratan itu datanya sudah dikirim ke pemerintah pusat melalui SMKN 1 Kota Cimahi sebagai pengendali teknis.


"Kita sudah menyampaikan hasilnya. Keputusannya masih menunggu keputusan pemerintah pusat," kata Heni saat dihubungu via sambungan telepon, Sabtu (9/3/2019).
Sebelumnya, kata Heni, Kota Cimahi mendapatkan jatah 63 formasi P3K dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Namun, setelah diseleksi dari berbagai persyaratan, yang lolos hanya 24 saja.
"Ada yang gak memenuhi syarat. Seperti guru harus S1," ucapnya.
Sebelum membuka pendaftaran P3 untuk honorer, Pemerintah Kota Cimahi juga sudah mendapat pegawai baru, yakni dengan terpilihnya 238 orang
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Namun, tetap saja menutup kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemkot Cimahi. Walaupun sekarang sudah ada tambahan dari jalur P3K.
"Kalau jumlah belum, ya, kami masih kekurangan. Guru terutama," kata Kepala BPKSDMD Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh.
Seperti diketahui, pada tes CPNS 2018, ada 238 yang lolos berbagai tahapan seleksi baik melalui formasi umum maupun khusus. Calon abdi negara itu terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga insfratruktur
Para CPNS itu tengah menjalani pembekalan karakter dan disiplin di Pusdikhub, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi. Rencananya, pembekalan berakhir tepat hari ini. Setelah mendapat Surat Keputusan (SK) CPNS, mereka mulai aktif bekerja Senin (25/2).
Dikatakan Ahmad, sebetulnya Pemkot Cimahi saat itu mengajukan sebanyak 500 lebih kuota CPNS ditahun 2018. Namun yang disetujui oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI hanya 238 saja.
"Jadi awalnya kita mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Hanya Menpan dengan pertimbangan yang disetujui hanya 238," bebernya.
Dengan tak terpenuhinya kuota pengajuan itu, lanjut Ahmad, jelas kekurangan PNS di Kota Cimahi masih terbilang cukup banyak. Terutama guru Sekolah Dasar (SD).
"Kurangnya masih banyak. Apalagi setiap tahun ada yang pensiun," ujar Ahmad.
Untuk menutupi kekurangan itu, tutup Ahmad, pihaknya akan memaksimalkan SDM yang ada. Termasuk memaksimalkan Tenaga Harian Lepas (THL), yang disebut juga Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
"Optimalkan tenaga yang ada saja. (TKK) sangat membantu," tandasnya.