Selasa, 19 Desember 2017 21:07

Minim Koordinasi, Kartu Tani Akan Dievaluasi

Reporter : Yulie Kusnawati
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal secara simbolis memberikan sertifikat traktor roda dua kepada petani.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal secara simbolis memberikan sertifikat traktor roda dua kepada petani. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- DPR RI akan mengevaluasi program Kartu Tani yang digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani. Pendistribusian Kartu Tani selama ini dianggap masih belum jelas, karena perbankan selaku pihak yang mencetak Kartu Tani minim koordinasi dengan dinas pertanian yang ada di daerah.

"Kami di Komisi IV DPR sudah sepakat akan melakukan mekanisme yang ada, karena pelaksanaan Kartu Tani ini belum jelas. Kami mendapat laporan, kartu yang sudah dicetak oleh bank yang ditunjuk pemerintah ternyata masih banyak yang belum didistribusikan," kata anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (19/12/2017).

Menurut dia, Kartu Tani yang sudah dicetak tapi belum didistribusikan terkendala oleh validasi data. Perbankan mencetak Kartu Tani berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sementara data dari BPS itu bersifat umum dan tidak menyangkut petani tak mampu saja. Oleh karena itu, Cucun mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) tuntuk program Kartu Tani.

"Data petani itu ada di dinas, tapi perbankan merasa percaya diri dengan suplai data dari BPS. Ini kan ngaco, karena di BPS itu data umum. Data yang jelas ini kan ada di dinas pertanian yang ada di daerah-daerah. Makanya, saya usulkan pakai mekanisme yang ada di DPR, pakai panja atau pansus," ungkapnya.

Dia menjelaskan, kebijakan terkait penerima manfaat dari Kartu Tani tak hanya ditentukan oleh Kementan, tetapi juga menuntut keterlibatan dari Kementerian Sosial. Pasalnya, petani tak mampu juga berhak memperoleh beras bersubsidi, gas bersubsidi, maupun bantuan-bantuan pemerintah lainnya.

"Di Jawa Barat sendiri Kartu Tani itu baru test case, baru beberapa ribu yang dibagikan. Padahal, perintah itu seharusnya membagikan ratusan ribu Kartu Tani. Mereka laporkan sudah ratusan ribu dicetak, tapi kenapa enggak dibagikan? Akhirnya, distribusi pupuk bersubsidi juga belum bisa maksimal. Para petani masih mencari pupuk nonsubsidi," paparnya. (lie)