Kamis, 22 Juni 2023 21:20

Menteri PUPR Dukung Pembangunan Budaya Anti Korupsi

Penulis : Bubun Munawar
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua KPK Firli Bahuri menghadiri kegiatan Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Isteri Pejabat), di  di Auditorium Kementerian PUPR Kamis (22/6/2023).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua KPK Firli Bahuri menghadiri kegiatan Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Isteri Pejabat), di di Auditorium Kementerian PUPR Kamis (22/6/2023). [Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR]

Limawaktu.id, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Basuki Hadimuljono mengungkapkan,   Kementerian PUPR terus berupaya untuk melakukan kegiatan pencegahan korupsi. Salah satunya melalui kegiatan pembangunan Budaya Integritas yang diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR.

“Terima kasih kepada DWP karena sejak  2019 terus melakukan kegiatan pembangunan budaya integritas. Mudah-mudahan insan PUPR beserta para pendampingnya selalu diberikan ketangguhan dalam menghindari perilaku korupsi,” kata ungkapnya, saat kegiatan Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Isteri Pejabat) dalam Pembangunan Budaya Integritas Angkatan 7, di Auditorium Kementerian PUPR Kamis (22/6/2023). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 204 orang isteri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Kementerian PUPR dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Menurutnya, Kementerian PUPR yang diamanahi anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur nasional sekitar Rp125 T per tahun, tentu memiliki godaan dan peluang yang juga besar untuk korupsi.

“Tanggung jawab suami Ibu sekalian dalam membelanjakan anggaran ratusan M tentu tidak gampang. Banyak godaan dari dalam dan luar. Itu juga bukan uang pribadi kita, tetapi uang negara. Dan tugas kita membelanjakannya tanpa reward,” katanya.

Basuki berpesan kepada para Ibu yang hadir untuk selalu mendoakan dan mendampingi suaminya dalam bertugas.

 “Mohon dampingi terus suaminya. Jangan sampai ada keluarga kita yang menyalahi kewenangan sehingga berbuat tercela dalam membelanjakan uang negara yang dipercayakan kepada kita semua “ paparnya.

Ketua KPK Firli Bahuri yang juga hadir dalam kegiatan mengatakan, siapapun dapat terlibat korupsi karena adanya kekuasaan, kesempatan, dan kurangnya integritas. Oleh karena itu, Firli mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah mengupayakan pembangunan budaya integritas sejak lama.

“Saya menghargai betul adanya kegiatan pembangunan budaya integritas ini, karena perempuan berperan cukup penting dalam mencegah korupsi. Pemberantasan korupsi oleh KPK diawali dengan edukasi, pencegahan dan upaya terakhirnya yaitu penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan Bapak/ Ibu sekalian sudah memberikan peran melalui public participation dalam mendukung KPK, sehingga harapannya kita semua dapat membentuk budaya antikorupsi,” jelas Firli.

Dikatakannya, penanaman nilai-nilai integritas dimulai dari keluarga. Dan peran Ibu juga sangat penting dalam membangun keluarga antikorupsi.

“Dimulai dari sebuah keluarga lah, ruh antikorupsi yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral dan etika diembuskan ke penjuru kalbu setiap individu yang menjadi bagian dalam keluarga, untuk membentuk karakter keluarga antikorupsi,” jelas Firli.

 Terakhir, Firli juga berpesan kepada seluruh insan PUPR, terutama para Ibu yang hadir untuk selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki.

“Sekecil apapun nominal uang, akan cukup jika digunakan untuk kebutuhan hidup. Tetapi sebesar apapun nominal uang, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup,” pesan Firli.

 Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry TZ, Kepala BPIW Yudha Mediawan, Kepala BPSDM Khalawi, Plt Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana. (*)

Baca Lainnya