Selasa, 14 Mei 2019 15:47

Mau Lebaran, Wakil Wali Kota Cimahi Bilang Begini Soal THR

Reporter : Fery Bangkit 
Demo buruh
Demo buruh [ferybangkit]

Limawaktu.id - Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengimbau seluruh perusahaan di Kota Cimahi membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Jumlah perusahaan di Kota Cimahi sendiri mencapai 593. Rinciannya, 131 perusahaan besar, 91 perusahaan sedang dan 371 perusahaan kecil. Ratusan perusahaan itu wajib membayarkan THR-nya kepada 82.296 karyawan se-Kota Cimahi. 

Baca Juga : Disnakertrans Kota Cimahi Klaim, THR Buruh di Cimahi Tuntas Semua

"Kalau THR, nanti ada surat edaran. Satu minggu sebelum lebaran itu, THR harus dibagikan," ujar Ngatiyana saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (14/5/2019).

Dikatakannya, memang tidak semua perusahaan di Kota Cimahi memiliki kemampuan keuangan yang sama. Mungkin saja ada perusahaan yang memang kondisi keuangannya tengah bermasalah. 

Baca Juga : Ramai Ormas Minta THR, Begini Respon BBC Kota Cimahi

Tapi, ia meminta perusahaan itu tetap memberikan kewajibannya bagi para karyawan. Sebab, pemberian THR itu wajib dilalukan sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Permenakertrans Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keagamaan.

"Nanti setelah surat edaran Menteri Ketenagakerjaan turun, kita akan buat surat edaran juga untuk perusahaan supaya membayarkan THR-nya," tegas Ngatiyana.

Baca Juga : Ini Jumlah Karyawan yang Wajib Dapat THR dari Perusahaan di Cimahi

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Cimahi, Asep Herman menegaskan, perusahaan di Kota Cimahi wajib membayar THR kepada semua karyawannya. Jika THR itu terlambat diserahkan kepada karyawan, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa denda. 

"Perusahaan itu wajib mebayar THR ke karyawannya. Informasinya maksimal H-7 lebaran itu harus sudah dibayarkan," katanya.

Sejauh ini, kata Asep, memang surat edaran resmi seputar THR baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi belum diterima pihaknya. Kemungkinan, edaran itu akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Perihal besaran THR yang akan diterima karyawan, ungkap Asep, disesuaikan dengan masa kerja karyawan. Untuk masa kerja di atas satu tahun, harus menerima THR sebesar gaji pokok. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun, besaran THR dibawah gaji pokok. 

"Aturannya begitu. Disesuaikan dengan masa kerja. Kalau yang setahun ke bawah itu ada rumusnya lagi, dibawah gaji pokok," jelasnya.

Untuk menampung aspirasi seputar THR, lanjut Asep, pihaknya juga akan membentuk Posko Pengaduan THR. Sama seperti tahun lalu, posko itu kemungkinan akan bertempat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Cimahi.

Posko itu nantinya akan menjadi pusat pengaduan bagi karyawan perusahaan di Kota Cimahi jika terjadi masalah dalam pencairan THR. Seperti keterlambatan pencairan dan sebagainya.

"Kalau tahun lalu itu, paling masalahnya PT Matahari yang suka dicicil. Mudah-mudahan tahun sekarang itu gak ada," kata Asep.

Sebagai kesiapan, pihaknya juga bakal melaksanakan rapat dengan sejumlah instansi terkait dalam waktu dekat. "Dalam rapat itu akan dibahas soal monitoring dan Posko Pengaduan THR tahun ini," tandasnya.

Baca Lainnya