Senin, 5 April 2021 18:11

Masih Banyak Pekerja yang Belum Terlindungi Jaminan Sosial

Reporter : Bubun Munawar
Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana menghadiri Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2021, bertempat di Aula Gedung Cimahi Techno Park, Senin (5/4/2021)
Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana menghadiri Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2021, bertempat di Aula Gedung Cimahi Techno Park, Senin (5/4/2021) [humas]

Limawaktu.id,- Hingga saat ini masih banyak pekerja termasuk yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terlindungi, karenanya Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2021, bertempat di Aula Gedung Cimahi Techno Park, Jalan Baros, Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Senin (05/04).

Kegiatan sosialisasi/monev tersebut diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha se-Kota Cimahi. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 kepada pengusaha, serikat pekerja dan pekerja.

Ditemui usai membuka kegiatan sosialisasi/monev , Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, hingga saat ini masih banyak pekerja termasuk yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terlindungi. Berkenaan dengan hal ini, Ia menekankan tentang pentingnya upaya meningkatkan meningkatkan kepatuhan dari kalangan pengusaha/industri terhadap peraturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan demi meningkatkan awareness tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi kalangan pekerja maupun pengusaha.  Atas dasar itulah, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi/Monev tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari kalangan pengusaha maupun pekerja tentang aturan-aturan terbaru yang berkenaan dengan jaminan social ketenagakerjaan dan jaminan social kesehatan.

“Ini semuanya adalah untuk kepentingan para tenaga kerja. Salah satu contoh apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan di tempat kerja maupun didalam perjalanan, maka nanti akan dilihat dari jenis kecelakaannnya apa. Ini bisa dikategorikan beberapa hal… pada saat celaka bahkan sampai meninggal didalam bekerja maka akan mendapatkan santunan-santunan, yang besarannya sangat lumayan dan akan diberikan kepada keluarganya. Nah ini salah satu bagian dari garis besar yang disampaikan sehingga bagi para pekerja hak-haknya jelas dan ada serta akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

 Selain keselamatan dan kesehatan kerja, Ngatiyana mengingatkan bahwa hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Dasar hukum dari JKP ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 82 dan pasal 185 huruf b Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keputusan ini menjadi rumusan dasar sekaligus sebagai pedoman pengaturan pemutusan hubungan kerja yaitu penegakan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

“Untuk itu penting bagi kita mengetahui tentang siapa yang berperan dalam hal memanfaatkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja dan ini merupakan tugas BPJS ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja untuk mensosialisasikannya,” terang Ngatiyana.

Berkenaan dengan hal ini, Ngatiyana menambahkan tentang perlunya pemahaman tentang peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan sebagai dasar ketentuan menciptakan tata kelola administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan yang baik bagi pekerja penerima upah yang mengalami pemutusan kerja. Didalam peraturan ini, dinyatakan bahwa Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

“Jadi termasuk kesehatan juga. Kalau orang mengalami kecelakaan ini masuknya ke BPJS tenaga kerja atau masuk ke BPJS kesehatan? nah bisa dipilah nanti disitu, sehingga sama-sama sinergi, semuanya dapat terlayani. Untuk itulah hari ini dievaluasi apabila masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya masuk didalam BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan, kita minta kepada bagian HRD [human resources department]-nya supaya segera dimasukkan,” jelas Ngatiyana.

Baca Lainnya