Limawaktu.id,- Dua hari ini ramai pernyataan Denny Indrayana bahwa dia "Diminta oleh Mahfud MD untuk Bantu Anies".
Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, jika Itu bukan baru, Mahfud bukan hanya minta kepada Denny, tapi juga minta kepada PKS.
“Memang betul, itu sudah saya jelaskan di Kick Andy Double Check Metro TV 3 bulan lalu, sudah ditonton oleh 2,7 jt orang. Itu bukan berita baru dan bukan rahasia. Saya lah yang menyampaikan ke publik lebih dulu. Yaitu saya minta Denny membantu Anies agar dapat tiket pencapresan,” ungkap Mahfud di akun instagramnya, Selasa (6/6/2023).
Menurutnya, waktu itu Denny bilang ada upaya menggagalkan pencalonan Anies dan menunda Pemilu. demokrasi terancam. Maka Mahfud bilang, agar demokrasi sehat, Denny jaga Anies agar dapat tiket, jangan pecah dari dalam lalu nuding pemerintah yang mengganjal.
“Saya yang jaga agar Pemilu tak ditunda,” kata Mahfud.
Tak hanya itu, Mahfud juga meminta Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk menjaga pencalonan Anies. Waktu itu Syaikhu menjajaki Mahfud untuk jadi cawapresnya Anies. Namun Mahfud menyatakan, jangan bawa dirinya ke ranah sana.
“Karena kalau mencalonkan saya koalisinya bisa pecah. Sebab satu parpol koalisinya sudah mengatakan bhw cawapres harus Ketum Parpolnya,” pungkasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menduga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah mencium aroma demokrasi yang tak sehat di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat ditanya soal pengakuan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang diminta Mahfud membantu Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (Capres).
"Tentang pesan Pak Mahfud pada Denny untuk bantu Anies agar demokrasi sehat, patut diduga Mahfud sudah mulai merasakan bahwa ada yang kurang sehat dengan demokrasi kita," kata Hermawi kepada Kompas.com, Senin (5/6/2023).
Hermawi menilai bahwa kurang sehatnya demokrasi itu ditandai dengan adanya upaya-upaya ikut campur politik oleh pihak yang semestinya netral. Meski demikian, ia tidak menyebut siapa pihak yang dinilainya ikut campur dalam soal politik.
"Mahfud sebagai the guardian of constitution rupanya mulai kawatir akan kemunduran demokrasi Indonesia jika praktek politik yang seperti sekarang tidak dicegah,” katanya.
