Limawaktu.id,- Pemerintah agar dapat menetapkan upah berdasarkan kajian yang benar dan adil, bukan berdasarkan kuat-kuatan karena kesejahteraan buruh tergantung dengan nilai upah yang diterima, demikian pernyataan Ketua Umum DPP Federasi serikat pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Arif Minardi, Kamis (21/12).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertans) Provinsi Jawa Barat Ferry Sofyan Arief menjelaskan, bahwa buruh formal di Jawa Barat yang tercatat di Disnakertrans sebanyak sembilan juta orang dari jumlah itu yang berserikat baru sekitar tujuh ratus ribu orang,"Kesejahteraan buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI yang mayoritas bekerja pada industri otomotif dan komponen, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya dengan melaksanakan struktur dan skala upah yang mengakomodir dan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi,” katanya.
Sementara, Warnadi Rakasiwi Ketua Organizing Committee Rakerda Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang digelar 19-20 Desember mengatakan, Rakerda dihadiri peserta dan peninjau se-Jawa Barat,"Anggota berjumlah 63.856 dari 160 perusahaan yang tergabung dalam FSP LEM SPSI tercatat di Disnakertrans Jawa Barat, ini merupakan peningkatan jumlah anggota yang signifikan dalam dua tahun terakhir ini", tandasnya.
Dia menyebutkan, Rakerda FSP LEM SPSI Jawa Barat menghasilkan dan mengesahkan kesepakatan antara lain, menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO), melakukan kaderisasi organisasi secara intensif, berjenjang dan gradual bagi pengurus dan anggota untuk semua tingkatan, menempatkan kader-kader terbaik untuk mengisi posisi penting dan strategis.”Rakerda juga merekomendasikan Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidarta menjadi calon Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI pada Musyawarah Nasional VII 2018,” sebutnya. (jk)
