Selasa, 26 Februari 2019 18:41

Langgar Jam Operasional, Puluhan Angkutan Barang Ditilang Petugas

Reporter : Fery Bangkit 

Limawaktu.id - Sebanyak 51 unit kendaraan diberikan sanksi tilang saat Penegakan Hukum (Gakum) gabungan di Bunderan Leuwigajah, Selasa (26/2/2019).

Dalam Gakum gabungan yang melibatkan petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Satlantas Polres Cimahi serta unsur TNI itu, dominan yang diberikan sanksi adalah kendaraan yang melanggar jam operasional.

Baca Juga : Kenapa Razia Selalu Kamis, ini Alasan Dishub Cimahi

Berdasarkan pantauan di lokasi, tepatnya di Jalan Mahar Martanegara, Gakum dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, atau jam dimulainya pembatasan kendaraan angkutan barang. 

Satu persatu kendaraan diberhentikan. Dari mulai angkutan umum atau angkot hingga angkutan barang yang memang melintas saat jam sibuk. Petugas melakukan pemeriksaan surat berkendaranya. 

Baca Juga : Tiga Angkot di Kandangkan Dishub Cimahi, ini Sebabnya!

Bahkan, ada truk besar pengangkut barang yang terdapat stiker Polisi Militer (PM) yang ditilang. Truk pengangkut barang itu melanggar jam operasional. Stiker itupun langsung dicopot Anggota TNI yang bertugas.

Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi menegaskan, kendaraan barang itu dilarang melintas sekitar Leuwigajah. Apalagi melewati jembatan yang ukurannya terbatas. Jam operasional itu berlaku dari pukul 06.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-18.00 WIB.

Baca Juga : Angkot di Cimahi Harus Tertutup Bagi Sopir Tembak!

"Informasi pembatasan kendaraan itu kan sudah kita pasang di dekat Pusdik Armed dan perempatan pintu keluar Tol Baros. Terus, kita juga sudah melayangkan surat terkait jam operasionalnya," tegas Ranto.

Dikatakannya, pembatasan kendaraan angkutan barang saat jam sibuk itu terpaksa dilakukan pihaknya mengingat akses menuju jembatan itu sangat terbatas. Sebab, kemacetan dijam-jam sibuk sangat parah.

Solusinya adalah pembuatan double track baru. Pihaknya mengaku sudah mengusulkan kembali pembuatan double track itu kepada Pemprov Jawa Barat. Pasalnya, jalan atau jembatan itu statusnya milik Pemprov Jawa Barat.

"Kecuali kalau sudah ada double track, kita baru akan kaji ulang pembatasan jam operasionalnya," tandasnya.

Baca Lainnya