Kamis, 2 Mei 2019 18:44

Lahannya Dijadikan TPS Ilegal, Pemilik Berang dan Ancam Tempuh Jalur Hukum

Reporter : Fery Bangkit 
Lahan yang digunakan jadi TPS ilegal.
Lahan yang digunakan jadi TPS ilegal. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Warga di RW 09, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) memprotes lahan itu dijadikan Tempat Pembuangan sampah (TPS) dan berangkal ilegal. Mirisnya, kondisi itu sudah tiga tahun berjalan.

Lidia, pemilik tanah mengaku tidak pernah dimintai persetujuan atau diajak komunikasi terlebih dahulu jika lahannya akan menjadi TPS, sehingga atas kejadian ini membuat pemilik lahan merasa dirugikan.

"Saya tidak pernah dimintai izin atau diajak bicara sebelumnya, tiba-tiba tanah saya sudah menjadi lautan sampah dan berangkal. Kalau melihat lokasi bisa jadi aktivitas buang sampah sudah berlangsung tiga tahun lebih karena sampahnya sudah banyak," beber Lidia, Kamis (4/5/2019).

Dikatakannya, lahan itu sempat dipagari dan pohon pisang, namun belum juga buahnya dipanen semua karena rusak oleh sampah dan berangkal. Lebih mengkhawatirkan lagi, kata dia, belakang lahan itu ada tebing dan terdapat sungai. Sampah dan berangkal itu ditakutkan menyumbat aliran sungai sehingga bisa menyebabkan banjir atau longsor

Lidia mengaku pernah melaporkan penyerobotan tanah dan perusakan pagar tersebut kepada pihak desa, namun sepertinya peringatan dari perangkat desa tidak digubris. Oleh karena itu, ia bakal mempertimbangkan untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib, karena sebagai pemilik tanah dia merasa dirugikan dengan penyerobotan dan perusakan itu.

"Saya akan lapor polisi, karena merasa dirugikan dimana tanah saya jadi tempat pembuangan sampah yang tidak pernah mengizinkan," tuturnya. 

Sementara itu pada Senin (29/4/2019) bertempat di kantor Desa Sariwangi sudah dilakukan pembahasan soal persoalan ini. Dari informasi diketahui jika di lokasi lahan tersebut dijaga oleh Mumuh dan Endang warga RW 09, Desa Sariwangi, yang mendapatkan bayaran Rp50.000/hari. Pihak RW, Babinsa, Babinkamtibmas, Kasi Trantib, hingga kepala desa langsung pernah melakukan teguran tapi tidak pernah digubris. 

"Teguran itu tidak digubris dengan alasan tidak ada tempat lagi untuk membuang sampah. Saya ingin agar pemerintah desa tegas mengambil keputusan agar ada efek jera kepala mereka yang membuang sampah di tempat saya," imbuhnya. 

Baca Lainnya