Selasa, 30 Juli 2019 17:39

KUA-PPAS Cimahi Muncul Angka Rp 1,2 Triliun, Tapi......

Penulis : Fery Bangkit 
Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana Menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 beberapa waktu lalu.
Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana Menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 beberapa waktu lalu. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 rampung dilakukan Pemkot bersama DPRD Cimahi.

Berdasarkan hasil pembahasan itu, kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana, nilai awal anggaran Tahun 2020 mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah sementara itu baru mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sementara ini Rp 1,2 triliun. Jadi kita hanya mencantumkan DAU dulu sama PAD yang relatif sama angkanya," terangnya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (30/7/2019).

Dikatakannya, jika nilai KUA-PPAS itu sudah ditambahkan dengan sumber dana lainnya, seperti Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana kelurahan dari pemerintah pusat, serta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dipastikan angkanya akan naik.

"Nanti akan naik kalau DID, DBH sudah muncul. Kita menunggu penetapan APBN 2020, Agustus. Kita harap cemas, semoga lebih besar," kata Achmad.

Menurut Achmad, nilai APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran (TA) 2020 sepertinya tidak akan berbeda jauh dengan TA 2019. Nilai APBD tahun ini mencapai Rp 1,7 triliun yang didapat dari berbagai sumber.

"Jadi kalau mengacu ke DAU, pendapatan daerah relatif sama dengan tahun kemarin. Kita berharap bantuan dari provinsi lebih besar," ucapnya.

Untuk tahapan KUA-PPAS yang memunculkan angka Rp 1,2 triliun (belum termasuk sumber dana lainnya), lanjut Achmad, akan dilanjutkan ke dalam Rencana Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cimahi.

"Nyusun dulu RKA dari masing SKPD, nanti ditampung dalam konsep RAPBD (Rancangan APBD). RAPBD ketok palu dengan dewan, baru ke provinsi dievaluasi," terangnya.

Pemkot Cimahi hanya memiliki waktu sampai 30 November untuk menyelesaikan RAPBD Tahun 2020 itu melalui pengesahan dan kesepakatan bersama DPRD Kota Cimahi. Jika melenceng, kemungkinan akan ada sanksi dari pemerintah pusar.

"Kalau gak beres, kena sanksi penundaan DAU. Tapi kita mah tepat waktu, harus," tandasnya.

Baca Lainnya