Selasa, 19 Maret 2019 12:35

KPK Minta Pembahasan Undang-Undang Tipikor Dipercepat

Reporter : Bubun Munawar
Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode Muhammad Syarif.
Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode Muhammad Syarif. [istimewa]

Limawaktu.id - Untuk mengoptimalkan instrumen yang cukup bagi kepolisian, KPK, kejaksaan, dan pengadilan untuk menjerat para koruptor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.

Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, percepatan pembahasan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi ini harus dilakukan karena UU Tipikor saat ini belum menjerat semua tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

"Untuk mengoptimalisasi UU Tipikor, DPR perlu mempercepat pembahasan UU tersebut. Percepatan pembahasan UU Tipikor itu diharapkan mampu menjerat para koruptor ," ujar Laode seperti dilansir Kompas, Selasa (19/3/2019).

Diakui Laode, UU Tipikor belum memasukkan beberapa tindak pidana korupsi dari negara lain yang dianggap korupsi. Misalnya memperkarya diri sendiri dengan tidak sah, suap menyuap di sektor swasta, dan pengembalian aset, serta menyuap pejabat publik asing," paparnya.

Tak hanya itu, katanya, Dalam UU Tipikor saat ini terdapat pasal yang bertumpuk, khususnya dalam pasal 2 dan tiga, yang sebenarnya bisa menjadi satu pasal.

"Tapi dalam kedua pasal itu rumusannya dibedakan. Harusnya bisa jadi satu pasal. Maka dari itu, perlu adanya optimalisasi penguatan regulasi melalui perbaikan perumusan UU Tipikor," pungkasnya.

Baca Lainnya