Kamis, 8 Agustus 2019 19:24

Korupsi Berjamaah Dana Hibah Program SAIIG di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Kepala Seksi Pidsus Kejari Cimahi, Mila Susilowaty (kiri) Didampingi Staffnya (kanan) Memperlihatkan Barang Bukti
Kepala Seksi Pidsus Kejari Cimahi, Mila Susilowaty (kiri) Didampingi Staffnya (kanan) Memperlihatkan Barang Bukti [ Ferry Bangkit Rizki]

Limawaktu.id - Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kota Cimahi memasuki babak baru.

Berkas tahap dua telah dilimpahkan dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi pada Kamis (8/8/2019). Penyerahan berkas disertai uang ganti kerugian negara yang baru dikembalikan Rp 130 juta dari para tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cimahi, Mila Susilowaty mengungkapkan, total kerugian negara dari kasus tersebut yakni sebesar Rp 2,3 miliar. Sedangkan potensi kerugian yang bakal disita Kejari dari para tersangka senilai Rp 800 juta, termasuk mobil dan benda bergerak lainnya.

"Baru Rp130 juta yang kita terima dalam bentuk uang cash dan satu unit mobil Toyota Avanza. Sisanya masih kita upayakan," ungkap Mila saat ditemui di Kejari Cimahi, Jalan Sangkuriang, Kamis (8/8/2019).

Ada delapan tersangka yang diduga menikmati uang sebesar puluhan miliar itu. Mereka adalah AA mantan Lurah Leuwigajah, dan 7 orang lainnya yakni ACA, JR, RDS, RR, K, C, serta seorang tersangka lainnya yang sudah meninggal dunia.

Mila mengungkapkan, kasus itu bermula tahun 2010 saat Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bekerjasama dengan Australia untuk program Hibah Sanitasi-Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG) melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Agar program tersebut berjalan, Pemkot Cimahi harus menyediakan lahan seluas 10.000 meter persegi. Akhirnya lahan tersebut didapat di RT 08/02 Kampung Saradan, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

"Kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang mengurus proses jual beli lahan sampai siap digunakan," terangnya.

Namun saat pelaksanaan, Panitia Pengadaan Tanah justru salah melakukan pembayaran bidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan SPAL. 
Hal tersebut terjadi karena terdakwa AA dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengukur tanah milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pengadaan tanah tersebut.

"Setelah dibayar, ternyata pemilik tanahnya ini protes dengan bukti sertifikat tanah. Sedangkan si lurah hanya punya warkah tanah yang dia buat sendiri. Intinya dia menipu pihak terkait, yang penting anggaran pembuatan SPAL itu cair," jelasnya.

Perkara tersebut baru terbongkar dan dilaporkan pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2015 baru dilakukan penyidikan. 
Dari total Rp2,3 miliar yang dibayarkan pihak Australia, semua uang itu dinikmati oleh para tersangka. AA menerima Rp130 juta, tiga tersangka masing-masing Rp100 juta, dan tiga tersangka lainnya Rp150 juta masing-masing-masing.

"Yang paling besar itu dinikmati tersangka yang sudah meninggal, sekitar Rp1,3 miliar," bebernya.

Sempat muncul nama mantan Walikota Cimahi yang saat itu menjabat, Itoc Tochija, yang diduga terlibat. Namun ternyata hingga saat ini dia hanya diperiksa sebagai saksi. 

Baca Lainnya