Jumat, 8 Maret 2019 16:50

Komisi I DPRD Sebut Rotasi-Promosi ASN di Cimahi itu 'Asal Bapak Senang'

Reporter : Fery Bangkit 
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna Kembali Merotasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna Kembali Merotasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). [ferybangkit]

Limawaktu.id - Proses rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi disebut 'Asal Bapak Senang alias ABS'. 

ABS ialah ungkapan sarkasme untuk sebuah laporan dari bawahan untuk para bos atau pimpinan. Laporan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, tapi tertulis dan direkayasa agar pimpinan bisa tersenyum.

Baca Juga : Promosi dan Rotasi 'Aneh' di Tubuh Pemkot Cimahi

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing di kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Jumat (8/3/2019). Menurutnya, dalam rotasi, mutasi dan promosi terakhir kemarin, kuat dugaan laporan yang masuk ke Wali Kota Cimahi itu tak sesuai dengan fakta di lapangan sebenarnya.

"Data-data itu mereka ramu (dinas) sendiri kemudian bagaimana laporan kepada atasannya supaya ABS tadi. Itu sangat kuat indikasinya," kata Robin.

Baca Juga : 'Dagang Sapi' Mutasi, Rotasi dan Promosi PNS di Pemkot Cimahi

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna merotasi, mutasi dan promosi total 189 ASN. Kebijakan itupun sempat dianggap tak adil oleh sejumlah ASN. Khususnya untuk promosi.

Untuk itu, Komisi I DPRD Kota Cimahi meminta Pemkot Cimahi untuk mengkaji ulang kebijakan itu. Sebab, kata dia, prosesnya diduga tak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga : Disebut tak Adil Soal Promosi PNS, Wali Kota Cimahi 'Ngeles' Begini!

Sebab, kata Robin, dalam rotasi, mutasi dan promosi kemarin itu tidak mengedepankan pembinaan dan pengalaman ASN. Menurutnya, disinyalir lebih menggunakan istilah 'asal bapak senang'.

"Pembinaan kepegawaian tidak bisa seperti itu. Rotasi, mutasi dan promosi harus sesuai kompetensi, kinerja dan masa kerja," ujarnya.

Robin mencontohkan, ada beberapa PNS yang sudah sangat berpengalaman dan memiliki golongan III C dan III D. Namun hingga saat ini belum mendapat promosi alias masih jadi staff. Bahkan, ada yang dipindah ke OPD yang memiliki grade lebih rendah.

"Ini kan tindakan yang termasuk tidak sesuai dengan pembinaan. Artinya itu bisa dikatakan mendzolimi. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh berdalih. Menurutnya, kebijakan kemarin sudah sesuai aturan. Yakni mekanisme rotasi, mutasi dan promosi itu merupakan ajuan dari setiap OPD. Kemudian hasilnya dilakukan kajian berdasarkan kompetensi dan pengalaman.

"Itu bagian dari pembinaan kepegawaian disesuaikan dengan kompetensi. Jadi kompetensi sudah memenuhi golongannya, terus pengalaman kerjanya juga bisa terpenuhi ya kita berikan promosi," jelasnya. 

Baca Lainnya