Kamis, 26 April 2018 15:53

Komentar Pedas Kadis PUPR Kota Cimahi Terhadap Pengembang Griya Asri Cireundeu

Reporter : Fery Bangkit 
Proses Pembangunan Griya Asri Cireundeu yang Telah Berjalan Walaupun Belum Mengantongin Izin.
Proses Pembangunan Griya Asri Cireundeu yang Telah Berjalan Walaupun Belum Mengantongin Izin. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi menyebutkan PT Nur Mandiri Jaya Properti Pengembang 'Griya Asri Cireundeu' sebagai pengembang yang bandel.

Pasalnya, pemanggilan hingga surat peringatan sudah beberapa kali dilayangkan tidak diindahkan oleh pihak pengembang. Malah mereka sudah memulai aktifitas pembangunan meski belum mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

"Kita sudah lakukan proses pemanggilan. Hanya pengembangnya bandel saja," kata Kepala Dinas PUPR Achmad Nuryana di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kamis (26/4/2018). 

Kendati begitu Achmad menolak disebut jika instansinya kecolongan. Achmad lebih memilih mereka membandel, lantaran Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dilakukannya menyikapi pelanggaran yang dilakukan pengembang. 

"Ya, dibilang kecolongan (nggak). Kita sudah lakukan prosedur itu (panggilan)," ujarnya.

Achmad menjelaskan, jika dilihat dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kawasan Kampung Adat Cireundeu merupakan kawasan budi daya dan masih dimungkinkan dibangun pemukiman. Semua tidak melanggar aturan, asalkan diperhitungkan dari semua aspeknya. Misalnya dari sisi drainasenya harus buat saluran sendiri, dan kajian lainnya.

Di sisi lain, lanjutnya, kebutuhan akan pemukiman di Cimahi relatif tinggi. Makanya, melihat dari aspek itu dan melalui beberapa kajian tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) menyetujui. Makanya keluarlah izin prinsip (IP), semacam rekomendasi untuk dilanjutkan ke proses perizinan.

"Izin prinsip bukan untuk membangun. Tapi dilanjut untuk IMB. Ada beberapa lagi yang harus ditempuh. Kita kaji ulang komitmennya dengan pemerintah, baru bisa dilanjutkan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KNPI Kota Cimahi Yusup Hendriyana berharap pembangunan di Kampung Cireundeu tidak menghilangkan apa yang telah warga Kampung Adat jaga dan lestarikan. 

"Jangan sampai yang warga adat jaga dan lestarikan dari leluhurnya hilang begitu saja, lantaran ada pengaruh dari luar," katanya.

Yusup berpendapat alangkah lebih baik jika pemerintah membeli lahan tersebut dari masyarakat dan dijadikan kawasan hutan kota, dan dijadikan salah satu destinasi wisata di Kota Cimahi.

Yusup menambahkan, jika memang pembangunan pemukiman di kawasan tersebut tidak bertentangan, itu tidak jadi masalah. Namun, diharapkan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang sudah ditata dari dulu. Bahkan harus memicu perekonomian bagi masyarakat adat.

"Kami imbau kepada para pengembang jangan jadi pengembang nakal. Tapi ikuti aturan yang ada," ujarnya.

Baca Lainnya