Kamis, 1 Februari 2018 14:58

Kemenkopolhukam Kunjungi Kota Cimahi, Ini yang Dibahas

Reporter : Fery Bangkit 
Asisten Deputi Kesbang Kemenpolhukam RI, Kusnaidi & Wakil Walikota CImahi Ngatiyana.
Asisten Deputi Kesbang Kemenpolhukam RI, Kusnaidi & Wakil Walikota CImahi Ngatiyana. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Sekitar 187 penghayat kepercayaan yang terdata di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia menantikan kepercayaannya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Pasalnya, hingga tiga bulan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk, belum ada kejelasan perihal status penghayat kepercayaan dalam KTP.

Asisten Deputi Kesbang Kemenpolhukam RI, Kusnaidi mengatakan, pencantuman penghayat kepercayaan dalam KTP menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menyesaikannya.

"Pemerintah punya tugas untuk menyelesaikan masalah itu, supaya tidak menimbulkan gejolak," katanya saat ditemui usai berkunjung ke Kota Cimahi, Kamis (1/2/2018).

Dikatakannya, selama ini yang tercantum dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), hanya enam agama yang tercantum. Yakni Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu.

Dengan putusan MK November lalu, maka penghayat kepercayaan pun kini sudah diakui negaranya. Untuk itu, hak-haknya termasuk pencantuman dalam KTP harus segera diakomodir Kemendagri.

"Ini harus ada keselarasan. Hak dari mereka harus dilayani," ujar Kusnaidi.

Di Kota Cimahi, tepatnya di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ada sekitar 240 penghayat kepercayaan.

Sudah sejak lama mereka menantikan keyakinannya dikakui negara dan tercantum dalam administrasi kependudukan, termasuk di KTP. Pengakuan penghayat yang mereka yakini sangat dibutuhkan untuk menghilangkan diskriminasi yang selama ini mereka terima.

"Sebagai warga negara Indonesia, kita ingin diperlakukan sama. Tidak ingin ada diskriminasi lagi," tutur Yana (40), salah satu penghayat kepercayaan di Kota Cimahi.