Senin, 28 Agustus 2023 15:27

Kehadiran KDEKS Merupakan Ikhtiar Nyata Pemda Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Reporter : Bubun Munawar
Wakil Presiden  KH Ma’ruf Amin menghadiri  pengukuhan KDEKS Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung, di Istana Wakil Presiden,  Senin (28/8/2023).
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menghadiri pengukuhan KDEKS Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung, di Istana Wakil Presiden, Senin (28/8/2023). [BPMI/Setwapres ]

Limawaktu.id, Jakarta - Sebagai bagian dari laju pembangunan ekonomi nasional, Ekonomi dan Keuangan Syariah juga dipacu untuk terus bertumbuh dan menguat. Data triwulan-I 2023 antara lain menunjukkan kinerja sektor pariwisata ramah muslim, makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian mampu menopang tumbuhnya rantai nilai halal. Demikian pula di tataran global, Indonesia terus memperbesar peran dan pengaruhnya, sejalan dengan upaya pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden , saat  pengukuhan KDEKS Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung, Senin (28/8/2023).

Menurutnya, saat ini Indonesia adalah pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank (IsDB), dari semula 2,25% menjadi 7,94%. Belum lama ini Indonesia meraih penghargaan Islamic Development Bank atas inovasi penerbitan sukuk wakaf secara online. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih peringkat pertama destinasi wisata halal terbaik dunia pada Global Muslim Travel Index 2023.

Berbagai capaian ini patut menjadi pemacu semangat untuk terus mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi dan keuangan syariah, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mesti dihayati sebuah kerja kolektif multipihak, dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh sebab itu, kehadiran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sejatinya merupakan ikhtiar nyata pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.

Wapresmenjelaskan, melalui KDEKS yang saat ini telah terbentuk di 22 provinsi, pihaknya optimis sektor-sektor unggulan di daerah akan semakin tergali dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi wilayah, serta pada gilirannya sanggup menyangga ketahanan ekonomi nasional.

“Saya menerima laporan, berbagai program di 5 provinsi yang baru dikukuhkan, telah berkembang dengan baik, di antaranya dalam bentuk penguatan implementasi digitalisasi pada perbankan syariah; sinergi perbankan syariah dengan sektor pertanian dan pariwisata, maupun juga dengan komunitas masjid, pesantren, dan UMKM lokal; dan juga pengembangan kawasan industri halal, rumah sakit syariah, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Oleh karena itu, kepada jajaran pengurus 5 KDEKS Provinsi,  Wapres menyampaikan beberapa pesan. Pertama, segera susun program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah, dan terukur. Cermati dan kenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah.

Saya minta ada program quick wins yang ditetapkan tiap daerah, serta diselaraskan dengan program strategis pada tingkat pusat. KNEKS agar memandu dan memastikan proses ini berjalan baik.

Beberapa program KNEKS yang mesti didukung daerah, seperti percepatan sertifikasi halal produk UMK, sertifikasi halal Rumah Potong Hewan, serta peningkatan literasi maupun inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua, aktifkan kerja kolaborasi multipihak, termasuk antar-KDEKS, dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Sejumlah aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah berjalan adalah modal awal yang sangat baik, dan mesti terus diperluas, sehingga nilai-nilai kebaikan ekonomi syariah makin berdampak dan dirasakan nyata oleh masyarakat.

Yang ketiga, kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, bangun integrasi dan keselarasan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tiap daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkhusus, dengan memasukkan tema ini ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran di daerah.

“Melalui ketiga hal tersebut, saya yakin ekonomi dan keuangan syariah di 5 wilayah ini akan terus melaju, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Baca Lainnya