Jumat, 13 September 2019 14:27

KBU 'Sekarat' Tapi Masih Halal Dibangun

Reporter : Fery Bangkit 
spanduk raksasa bertuliskan 'KBU Sekarat' di atas bukit yang berada di Kampung Sukasari, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB)
spanduk raksasa bertuliskan 'KBU Sekarat' di atas bukit yang berada di Kampung Sukasari, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Pada 25 April 2019, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan menyebutkan, Kawasan Bandung Utara (KBU) semakin kritis dan sekarat karena alih fungsi lahan. 

Bahkan, sempat ada bentangkan spanduk raksasa bertuliskan 'KBU Sekarat' di
atas bukit yang berada di Kampung Sukasari, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dadan mengatakan, dari 40 ribu hektare lahan resapan air di KBU yang tersebar di empat kabupaten dan kota, termasuk Kota Cimahi, 70 persen atau 28 ribu hektare di antaranya sudah beralih fungsi menjadi lahan bangunan. Baik pemukiman maupun lokasi komersil.

"Sudah beralih fungsi dengan pembetonan baik dalam bentuk villa, perumahan, apartemen, hotel dan tempat wisata," ujar Dadan. Selain menggerus resapan air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alih fungsi lahan itu pun dinilai menjadi salah satu penyebab bencana alam. Di antaranya banjir. Potensi bencana lainnya adalah kekeringan karena lahan serapan dan mata air terus berkurang, begitu pun dengan bencana longsor.

Ia berharap pemerintah serius menghentikan izin pembangunan sarana komersil yang melanggar, di samping melakukan audit lingkungan bagi pengembang properti di KBU.   "Sepuluh tahun pernah kami ajukan, ada Perda Nomor 2 tahun 2016 soal KBU, tapi sejauh ini hanya di atas kertas, kami harapkan ada moratorium izin di KBU," tandas Dadan.

Namun, alih fungsi lahan di KBU termasuk Kota Cimahi sepertinya masih akan terus terjadi. Sebab, wilayah KBU di Kota Cimahi khususnya di Cipageran dan Citeureup merupakan kawasan lindung yang memang masih diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan.

Hal itu diutarakan Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, Amy Pringgo Mardhani. "Beda dengan hutan lindung yang memang gak boleh ada pembangunan, kalau kawasan lindung masih boleh," terangnya.

Hanya saja, tegas Ami, pembangunan di wilayah KBU ini lebih diperketat dan lebih panjang dari wilayah luar KBU. Ia mencontohkan, pengembang harus memenuhi syarat 30 persen Koefisien Dasar Bangunan (KDB) seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU.

"Wilayah KBU yang di atas 750 Mdpl, persyaratannya lebih ketat," ucap Amy. Dengan pernyataan seperti itu, maka kemungkinan maraknya alih fungsi lahan di KBU masih sangat mungkin terjadi. Terlebih lagi, wilayah itu terbilang memikat untuk dijadikan lahan komersil atau pemukiman.

Sebab masih diperbolehkan untuk dibangun, tentunya butuh ketegasan dari pemangku kepentingan seperti pemerintah untuk memperketat pengawasan. Selain itu, dibutuhkan kesadaran juga dari semua pihak agar tidak terus-terusan menggerus lahan di KBU. Sanksi Administrasi untuk 6 Bangunan di KBU

Rabu, 11 September 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasonal bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memasang plang di enam bangunan di Kota Cimahi yang termasuk KBU.
Bangunan-bangunan yang terindikasi melanggar tata ruang yaitu Perumahan Edelweiss Residence, Anabil Cluster, STKIP Pasundan, Moriz Futsal, Perumahan Grand Cimahi City dan Perumahan Kamarung Regency.

Bangunan-bangunan yang sudah berdiri kokoh itu melanggar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang san Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Cimahi Tahu 2013-2033.

Hanya saja, sanksi itu hanya baru sekedar administratif dengan harapan pemilik atau pengembang menyesuaikan bangunanya dengan tata ruang yang sudah disepakati.
"Perintahhnya akan menindaklanjuti ke si pengembang supaya menaati aturan yang ada. Kalau tidak sesuai tolong disesuaikan," kata Amy. "Kita edukasi dulu tolong karena di daerah KBU ini konservasi konsepnya boleh berkegiatan di sini tolong RTH-nya dibanyakin di rumah masing-masing," sambungnya. 

Baca Lainnya