Kamis, 22 April 2021 14:05

Kalau Pejabat Cimahi Bersih Kenapa Harus Takut Dimintai Uang ?

Reporter : Bubun Munawar
Yoga Indra,SH,Praktisi Hukum
Yoga Indra,SH,Praktisi Hukum [Istimewa]

Limawaktu.id,- Pernyataan yang disampikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi terkait dugaan adanya permintaan sejumlah uang oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan orang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tanda tanya besar dikalangan masyarakat Kota Cimahi. Pasalnya, jika mereka merasa ‘bersih’ mereka bukannya memenuhi permintaan tersebut tetapi akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Praktisi Hukum Yoga Indra Menilai, sebstu yang lucu dan tragis  ketika ada yang mengaku anggota KPK  dan meminta sejumlah uang kepada pejabat setingkat walikota lantas walikota tersebut memenuhinya dan yang lebih tidak masuk akal walikota melalui Sekda kemudian sekda meminta bantuan para kepala SKPD utk patungan dalam rangka memenuhi permintaan orang yang mengaku anggota KPK  tersebut.

“Dalam hal ini sangat jelas bahwa setingkat walikota, sekda dan kepala SKPD belum benar-benar memahami aturan  terkait Undang-undang korupsi dan Undang-undang hukum pidana. Padahal  dalam kedua Undang-Undang tersebut jelas diatur perihal siapa yang memberi dan menerima bisa terjerat tindak pidana gratifikasi dan korupsi,” ungkapnya, Kamis (22/4/2021).

Dikatakannya, seharusnya apabila terjadi seperti permasalahan diatas seharusnya pejabat terkait lapor kepada pihak kepolisian, kejaksaan atau KPK, namun yang  terjadi di Cimahi mereka malah bergotong royong patungan untuk memenuhi permintaan dari orang yg mengaku anggota KPK yang notabene belum jelas statusnya

“Pertanyaan mendasar adalah kenapa pejabat walikota, Sekda dan kepala SKPD takut ketika diminta uang karena kalau mereka bersih alias tidak neko neko dijamin mereka akan berbalik melaporkan orang yang meminta uang tersebut,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sejumlah media, dalam sidang Senin lalu, JPU KPK menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai saksi. Dalam sidang tersebut Dikdik menyebut Wali Kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna diminta sejumlah uang oleh orang yang mengaku dari KPK.

"Pak Wali Kota diminta sejumlah uang oleh orang yang mengaku dari KPK, beliau mengatakan Rp1 Miliar. Saya bilang,' aduh mahal banget, kita uang dari mana'," ungkap Dikdik, Senin (22/4/2021).

Dikdik menyebut nama orang KPK yang memerasnya itu adalah Roni. Pria itu datang ke kantornya dengan mengaku sebagai orang KPK, dan menunjukkan segala identitasnya. Dalam sidang tersebut, JPU KPK Budi Nugraha menanggapi pengakuan saksi dan terdakwa akan menelusuri kebenarannya.

"Faktanya, sampai hari ini pun kita tanyakan kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya. Tapi kita ingin tahu apakah betul orang KPK atau bukan. Nanti mungkin ketika pemeriksaan terdakwa, kita akan kejar ini," ungkap Budi.

Menanggapi hal tersebut,  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan akan mendalami pengakuan terdakwa (Ajay Muhammad Priatna) yang dimaksud. Dia meminta masyarakat selalu waspada apabila ada pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dengan segala atribut palsu dan melakukan pengancaman atau pemerasan.

Menurut dia, peristiwa semacam itu sudah sering kali terjadi. Kalau ada yang seperti itu, Ali meminta masyarakat melaporkannya ke KPK melalui saluran [email protected] atau call center 198.

Baca Lainnya