Rabu, 12 September 2018 13:43

Kabar Terbaru Soal Pembangunan Perumahan di Kampung Adat Cireundeu

Reporter : Fery Bangkit 
Pembangunan Perumahan di Kampung Adat Cireundeu
Pembangunan Perumahan di Kampung Adat Cireundeu [Fery Bangkit/limawaktuid]

Limawaktu.id, - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi menegaskan, pihak pengembang perumahan 'Griya Asri Cirendeu' harus menuntaskan dokumen perubahan UKL-UPL.

Sebelumnya, pembangunan perumahan yang tepat berada di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi itu dihentikan sejak Maret 2018 lantaran belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca Juga : Keresahan Warga Kampung Adat Cireunde Melihat Penggundulan Gunung Gajah Langu

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Diah Ajuni menjelaskan, dalam dokumen UKL-UPL tersebut, pihak pengembang harus secara detail merinci dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Termasuk dampak potensi bencana.

"Intinya harus jelas dokumen itu. Kalau sudah jelas dampak pemakaiannya, baru bisa dipakai," kata Diah saat ditemui usai menghadiri audiensi dengan di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Rabu (12/9/2018).

Baca Juga : Kata Warga Cireundeu Soal Pembangunan Perumahan di Gunung Gajah Langu: Seperti Kiamat Kecil dan Memori Longsor Sampah

UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Diah menegaskan, pihaknya sama sekali tidak menghambat terkait proses perizinan perumahan yang memakan luas tanah hingga 6, 3 hektare tersebut. Pihaknya hanya menginginkan perizinan yang sesuai aturan.

Baca Juga : DPKP Cimahi ke Pengembang Pembangunan di Kampung Adat Cireundeu: Metodenya tidak Aman dan Main Bongkar

"Tidak ada upaya untuk menghambat, semua harus sesuai persyaratan," tandasnya.

Sebelumnya, pihak pengembang perumahan sudah memulai proyek tersebut sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, lahan yang tadinya hijau oleh pepohonan dan kebun warga, habis digunduli. Padahal, IMB belum dikeluarkan Pemkot Cimahi.

Menurut data yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan itu mencapai 6,3 hektare. Jumlah rumahnya mencapai 463 unit dengan dua tipe.

Kepala DPMPTSP Kota Cimahi, Meity Mustika membeberkan, memang pihak pengembang perumahan itu sudah mengajukan izin sejak satu tahun lalu. Namun yang dikeluarkan baru izin prinsip.

Sementara untuk mengeluarkan IMB, harus ada beberapa tahapan lagi yang harus ditempuh pengembang. Di antaranya dokumen lingkungan dan sebagainya. Izin-izin tersebut masih dalam proses.

"Harusnya sebelum memiliki IMB jangan ada kegiatan, dikeruk. Kalau IMB keluar, baru boleh dikeruk," jelas Meity.

Artinya, bila IMB belum dikeluarkan pihak DPMPTSP Kota Cimahi, proyek pengerukan pembangunan perumahan di Kampung Adat Cireundeu itu jelas-jelas melanggar aturan.

Bahkan, dalam Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan denda Rp 25 juta kepada pihak pengembang perumahan 'Griya Asri Cireundeu'.

Baca Lainnya