Rabu, 18 Oktober 2017 8:59

Jokowi Soroti Kesenjangan si Kaya dan si Miskin

Reporter : Yulie Kusnawati
Presiden RI Joko Widodo Berfoto dengan Pengurus Pusat Persatuan Islam Usai Menggelar Silaturahmi.
Presiden RI Joko Widodo Berfoto dengan Pengurus Pusat Persatuan Islam Usai Menggelar Silaturahmi. [limawaktu]

Limawaktu.id, - Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia menjadi sorotan Presiden RI Joko Widodo. Hal itu disampaikannya saat silaturahmi dengan ratusan pengurus Persatuan Islam di Kantor Pusat PP Persis, Bandung, Selasa (17/10) malam.

Joko Widodo mengaku telah berupaya maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pihaknya pun serius dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. "Waktu saya dilantik, gini rasio 0,41. Artinya ada kesenjangan kaya dan miskin dan antar wilayah," kata Presiden saat memberikan sambutannya.

Tak hanya itu, Dia pun menerangkan, pemerintah akan konsisten menghadirkan keadilan dengan terus membuka akses kesehatan dan pendidikan seluas-luasnya bagi warga tidak mampu. "Kita memberikan Kartu Indonesia Sehat bagi warga tidak mampu, agar ke rumah sakit enggak bayar. Kartu Indonesia Pintar ke 19 juta siswa," terangnya.

Presiden pun mengaku, pihaknya sangat memperhatikan umat Islam sebagai mayoritas. Dia berharap di lingkungan pesantren-pesantren terdapat komunitas bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

Oleh karena itu, lanjut Presiden, pemerintah memberikan kredit murah bagi komunitas bisnis di pesantren. "Tanpa bunga. Hanya 2% setahun untuk biaya administrasi. Kalau BPR bisa 40%," katanya

Dirinya menyebut bahwa pemerintah pun terus menambah aliran uang di desa melalui program dana desa. "Dana desa kita kucurkan sebanyak 47 triliun di tahun 2016, sedangkan ditahun 2017 pemerintah mengucurkan dana sebanyak Rp 60 triliun. Tujuannya agar perputaran uang di desa jadi lebih banyak," ucapnya.

Dengan begitu, Presiden mengajak seluruh warga agar bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa supaya tepat sasaran. "Kalau dikorupsi, kita awasi. Satu desa kira-kira Rp 800 juta. Itu gede sekali kalau tepat sasaran. Itu uang gede .. Kalau tidak diawasi, tidak dicek, ya ini masalah," tegasnya. (lie)*