Selasa, 16 Maret 2021 12:21

Jangan Sampai Kota Cimahi Jadi Hutan Menara

Reporter : Bubun Munawar
Petugas memeriksa kondisi tower yang ada di Kota Cimahi beberapa waktu lalu
Petugas memeriksa kondisi tower yang ada di Kota Cimahi beberapa waktu lalu [limawaktu.id]

Limawaktu.id,- Keberadan sejumlah menara telekomunikasi yang dipertanyakan banyak pihak di Kota Cimahi menjadikan Pemkot Cimahi memperketat pengawasan dan pengendalian di lapangan, tujuannya selain demi menjaga kemanan masyarakat dari resiko bencana juga untuk memastikan jika Menara yang berdiri sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi, Agustus Fajar mengungkapkan, tim gabungan yang dibentuk untuk melakukan pendataan menara telekomunikasi di Kota Cimahi dilakukan agar keberadaan menara telekomunikasi bisa meminimalisir resiko bencana, Jika ada menara yang roboh. Selain itu juga dilihat kualitas bangunan penopang menara,   serta kaitan  retribusi yang harus diserahkan perusahaan kepada Pemkot Cimahi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selain sebagai bagian dari pengendalian, dibentuknya tim gabungan  juga untuk memastikan potensi kontribusi retribusi dari menara yang sudah berdiri dan ada operatornya. Identifikasi Menara telekomunikasi juga untuk pengendalian untuk mencegah jangan sampai Kota Cimahi menjadi hutan menara, serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat, ’ ungkapnya, Selasa (16/3/2021).

Menurutnya, hasil temuan tim gabungan ada yang terkait dengan resiko kejadian bencana, seperti ketika sebuah Menara roboh ada berapa rumah warga yang terdampak, struktur bangunan, penopang menara sehingga harus dilakukan perbaikan oleh pemilik menara.

Saat ditanya kenapa inventarisir   baru dilakukan akhir tahun 2020, Agustus Fajar menyebut, awalnya terkait dengan menara ini menjadi kewenangan Dishub, tetapi ada perubahan Perda sejak ada perusahaan yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga dilakukan lagi revisi Perda yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Perwal terkait dengan Menara telekomunikasi tersebut baru diterbitkan pada September 2020, makanya kami baru bisa bergerak sejak Perwal keluar,” sebutnya.

Baca Lainnya

Topik Populer