Bandung, Limawaktu.id,- Kesadaran pentingnya imunisasi dan vaksinasi membutuhkan sosialisasi dan deseminasi. Terkait dengan ini, Pemprov Jawa Barat berkomitmen melaksanakan kewajiban untuk pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat dengan memberikan stimulasi imunisasi dan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Rabu (10/5/2023).
Nina mengatakan, imunisasi dan vaksinasi adalah salah satu upaya yang paling efektif dalam membangun herd immunity atau kekebalan kelompok untuk mencegah mewabahnya suatu penyakit di satu daerah.
Nina mengingatkan, Jawa Barat akhir Maret lalu mengalami darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) di Purwakarta, akibat Polio. Virus polio ini menjangkiti balita hingga memaksa digelar Sub PIN Polio.
“Kalau tidak diimunisasi kita bisa sakit, karena penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Polio, difteri. Harusnya bisa. Tapi di Jawa Barat beberapa kejadian terjadi KLB. Sehingga kita menginginkan anak di Jawa Barat lengkap imunisasinya sehingga tidak terjadi penyakit,” papar Nina.
Maka dari itu, dia meminta kepada masyarakat yang telah mengikuti Sub PIN Polio tahap 1, untuk kembali menyertakan anaknya menjalani tahap 2, dimulai pada 15 Mei ini. Terutama di kota/kabupaten yang telah memiliki capaian 95 persen keatas.
Sedangkan yang masih rendah, akan dimulai pada 22 Mei seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok. Dimana pelaksanaannya dilakukan selama dua pekan, terhitung sejak tanggal dimulainya imunisasi.
“Yang kena sweeping ada empat daerah. Ini mungkin karakter masyarakatnya. Mereka merasa sudah lengkap, jadi ngapain lagi ikut. Padahal (Sub PIN) ini tambahan dan merupakan program nasional,” ucapnya.
Demikian pula dengan vaksinasi Covid-19, yang diakui Nina belum sempurna sesuai harapan pemerintah. Dia pun berharap, program ini dapat segera tuntas sehingga pandemi tidak lagi terulang.
