Senin, 5 Februari 2018 21:51

Ironi Pembagian Kartu Tani di Bandung Barat

Reporter : Fery Bangkit 
Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Limawaktu.id,- Sebanyak 15 ribu petani di Kabupaten Bandung Barat (kbb) berhak menerima kartu Tani. Namun, dari total jumlah tersebut, realisasi Kartu Tani yang sampai kepada penerima baru mencapai 5.600 kartu.

Terbanyak, Kartu Tani telah diberikan kepada para petani di Kecamatan Batujajar sebanyak 1.228 penerima dan Kecamatan Cikalongwetan dengan 1.600 penerima. Ironisnya, Kecamatan Lembang yang terkenal dengan dengan sektor pertaniannya, baru 29 petani yang menerima program Kementrian Pertanian itu.

Baca Juga : Petani di Cimahi dan Bandung Barat Buta Soal Kartu Tani

"Pada tahap pertama, Kartu Tani baru disalurkan kepada 5.600 petani di 16 kecamatan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)," kata Koordinator Penyuluh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung Barat, Asep Sopian, Senin (5/2/2018).

Dia menyatakan, harusnya semua petani berhak mendapatkan kartu tani. Namun pada kenyataannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan KBB Pangan sering menemui kendala. Di antaranya saat diminta fotokopi KTP, sebagian petani malah tidak mau memberikannya, padahal fotokopi KTP itu sangat penting untuk verifikasi.

Baca Juga : Minim Koordinasi, Kartu Tani Akan Dievaluasi

"Kami masih mendata, sebenarnya data yang sudah masuk sistem itu mencapai 23 ribu petani yang tergabung dalam Gapoktan, belum yang diluar. Makanya sekarang ini kita terus-terusan mengidentifikasi supaya semuanya bisa mendapatkan (Kartu Tani)," bebernya.

Bagi yang telah menerima Kartu Tani, lanjut dia, kartu tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan berbagai bantuan seperti subsidi pupuk atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kartu tersebut juga bisa digunakan dalam bertransaksi di Bank Mandiri karena untuk di wilayah Jawa Barat, pencetakan Kartu Tani ini seluruhnya dilaksanakan oleh bank tersebut.

Baca Juga : Curhat Petani Cimahi: Harga Pupuk Mahal, Petani Gigit Jari

"Kartu Tani tidak bisa sembarangan diberikan, ada klasifikasinya, pertama dari luasan lahan pertanian tidak lebih dari 2 hektare, kalau lebih dari itu enggak dapat. Kemudian petani pemilik penggarap dan petani penggarap, penyewa lahan juga masih bisa karena mereka juga penggarap. Kalau buruh tani dan pemilik lahan enggak boleh dapat," ungkapnya.

Dia berharap, dengan Kartu Tani ini nantinya penyaluran pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini pupuk subsidi bisa dibeli oleh siapa pun termasuk petani yang sudah mampu.

Baca Lainnya