Rabu, 28 November 2018 14:35

Hadir ke HUT BLBI Abiyoso, ini Pesan Lengkap Mensos RI 

Reporter : Fery Bangkit 
Mensos RI, Agus Gumiwang menghadiri perayaan HUT BLBI Abiyoso ke-57, Jalan Kerkof, Kota Cimahi, Rabu (28/11/2018).
Mensos RI, Agus Gumiwang menghadiri perayaan HUT BLBI Abiyoso ke-57, Jalan Kerkof, Kota Cimahi, Rabu (28/11/2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Menteri Sosial (Mensos) RI, Agus Gumiwang menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso ke-57, Jalan Kerkof, Kota Cimahi, Rabu (28/11/2018).

Ia tiba sekitar pukul 14.00 WIB didampingi Dir Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial (Kemensos) RI, Edi Suharto, Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ace Hasan Syadjily serta para staff khusus Kemensos RI.

Dalam kesempatan itu, Agus mengajak semua pihak untuk bersama-sama meneguhkan keberpihakan pada penyandang disabilitas. Dukungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yakni penciptaan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Keberpihakan dapat direalisasikan melalui penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” katanya saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso, Jalan Kerkof, Kota Cimahi ke-57, di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (28/11/2018).

Dikatakannya, pemerintah bersungguh-sungguh mengambil langkah konkrit untuk mendukung kesetaraan bagi kaum disabilitas. Misalnya, dengan membangun pendidikan layak dan inklusif, menyediakan lapangan pekerjaan, sarana transportasi dan fasilitas publik yang aksesibel. Selain itu, yang tak kalah penting, adalah pemenuhan terhadap akses informasi dan komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada Bab III tentang Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Poin (1), huruf (t) disebutkan bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, sehingga literasi Braille memiliki peran penting sebagai salah satu aksesibilitas pemenuhan hak dimaksud.

Selanjutnya negara juga wajib menjamin akses penyandang disabilitas terhadap terpenuhinya hak-hak dasar terhadap dokumen kewarganegaraan, seperti akta kelahiran bagi anak-anak disabilitas terlantar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).  

“Tentu saja semuanya harus bisa diakses bagi penyandang disabilitas netra, misalnya dengan KTP braile dan ATM braille,” kata tandasnya.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer