Kamis, 7 Februari 2019 16:28

Gunung Gajah Langu Masuk Zona Kuning, Bappeda Cimahi:Itu 'Halal' untuk Dibangun

Reporter : Fery Bangkit 
Proyek Perumahan Di Kampung Adat Cireundeu.
Proyek Perumahan Di Kampung Adat Cireundeu. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi menyebutkan, Gunung Gajah Langu di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi 'halal' untuk digunduli.

Sebab, sebagian kawasan di RW 10 Kelurahan Leuwigajah itu memang termasuk ke dalam zona kuning sehingga sangat dimungkinkan untuk dialihfungsikan. Hal itu dikuatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Baca Juga : Disebut Abai Dampak Lingkungan, Wali Kota Cimahi 'Ngeles' Begini

"Itu masuk zona kuning, boleh dirubah. Tanah itu halal untuk dibangun," ujar Kepala Bidang Perencanaan Fisik Bappeda Kota Cimahi, Febri Widyatmoko saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Kamis (7/2/2019).

Ditegaskannya, kekuatan lainnya adalahan lahan yang akan dijadikan perumahan Griya Asri Cireundeu itu milik warga, bukan milik pemerintah atau hutan lindung. Sehingga pihaknya tak kuasa untuk memberikan larangan. Terlebih memang dalam RTRW boleh untuk dirubah.

Baca Juga : Pakar Tata Kota:Perumahan di Kampung Cireundeu Langgar Kepres/31/1990

"Jadi, yang 6,3 hektare yang dijadikan perumahan itu lahannya milik warga. Bukan hutan lindung. Kalau yang atasnya lagi baru itu zona hijau," jelas Febri.

Kepala Bappeda Kota Cimahi, Huzein Racmadi menambahkan, selain lahan itu memang boleh untuk dialihfungsikan, pihak pengembang juga diklaim telah menyelesaikan berbagai dokumen perizinan. Termasuk dokumen lingkungan seperti Analisi Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca Juga : Pengakuan Komisi DPRD III Cimahi Soal Izin Griya Asri Cireundeu

"Memang di situ diperbolehkan untuk perumahan, sudah memenuhi ketentuan," tegasnya.

Sebab sudah diizinkan melanjutkan pembangunan, pihaknya mengultimatum pihak pengembang agar menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga 40 persen.

Sekedar informasi, pembangunan perumahan yang menggunduli lahan milik warga di atas Kampung Adat Cireundeu itu sempat menuai polemik. Sebab, pihak pengembang sudah memulai pembangunan fisik meski belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anehnya, ketika pembangunan sudah dimulai, Pemkot Cimahi dan DPRD Kota Cimahi baru bereaksi seolah tak tahu bakal ada pembangunan. Eksekutif dan legislatif pun sepakat untuk menghentikan sementara pembangunan.

Oktober 2018, barulah IMB keluar. penggundulan pun dilanjutkan oleh pihak pengembang.

Baca Lainnya