Limawaktu.id,- Maraknya musibah banjir dan longsor di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat menuai keprihatinan bergabai pihak. Pasalnya, musibah yang terjadi tak sekedar bencana alam biasa tetapi juga karena ulah manusia yang tidak mempedulikan alam.
Pendiri sekaligus Wakil Ketua Gerakan Pemuda Peduli lingkungan (GPPL) Jawa Barat H. Barkah Setiawan, S.P,MM mengungkapkan, pihaknya mengaku prihatin dengan situasi musibah yang terjadi di Jawa Barat, GPPL berpendapat musibah yang terjadi dibeberapa tempat di Jawa Barat, bukan cuma musibah alam biasa, tetapi karena kelalaian manusia akibat kebijakan atau faktor manusianya.
“Kami minta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jabar untuk kembali menghijaukan hutan, dengan menanam tanaman yang tidak produktif sehingga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena menanam pohon tidak produktif tidak akan banyak dimanfatkan oleh masyarakat,” terangnya, Selasa (2/3/2021).
Menurut dia, harus ada kebijakan dari Dishutbun atau Kementerian LHK , hutan ditanami dengan tanaman produktif iu tidak salah namun mudah ditebang dan dimanfaatkan masyarakat karena alasan ekonomi. Dengan melakukan penanaman tanaman non produkstif, selain menjaga ketersediaan air juga mengembalikan ekosisitem lingkungan.
“Dishutbun harus Kembali ke wilayah untuk membina Kembali desa hutan, dan melakukan kolaborasi antara masyarakat hutan dengan hutannya,” jelas Ketua Ikatan Alumni Universitas Winayamukti ini.
Dia mencontohkan, eksploitasi air yang dilakukan perusahaan air mineral juga harus dibarengi dengan bagaimana perusahaan yang melakukan eksploitasi air ikut juga bertanggung jawab menjaga hutan sebagai sumber cadangan air.
“Kami harapkan tak Cuma terjadi eksploitasi air oleh perusahaan, tetpi juga dibarengi dengan melestarikan hutan sebagai sumber cadangan air,’ paparnya.
Tak hanya itu, kata Barkah, Pemprov Jabar juga diharapkan lebih meningkatkan lagi kepedulian terhadap lingkungan dengan menekankan lagi tiap kabupaten kota di Jawa Barat memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tak hanya sekedar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) saja sehingga bisa membatasi pembangunan yang ada di masing-masing daerah. Pihaknya Bersama stake holders lingkungan di Jawa barat akan terus mengajak Kembali untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang berpihak kepada lingkungan.
“Pembangunan terkadang terus dilakukan tetapi tidak mempedulikan soal lingkungan, begitupun dalam kebijakan yang tidak mempedulikan lingkungan,” jelasnya.
GPPL Jabar menginginkan agar hutan Jawa Barat Kembali dihijaukan dengan tanaman tidak produktif, minimal 40 persen dari luas hutan yang ada sehingga bisa mengembalikan lagi ekosistem yang ada.
