Limawaktu.id - Jelang Pemilihan Umum (Pilpres) 2019, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan bakal menjaga independensi dan netralitasnya.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad saat ditemui usai menggelar Rapat Kerja Nasional II (Rakernas) di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Sabtu (5/1/2018).
Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) nanti, HMI berdiri sebagai organisasi yang harus menjaga objektifitas, sehingga tidak akan memihak ke kubu manapun.
"HMI dalam posisi pilihan politik ya tadi independen, netralitas. Jadi dalam posisi itu politik yang kita bangun adalah politik kebangsaan, politik keumatan atau politik yang sifatnya untuk mengintegrasikan antara keumatan dan kebangsaan," tegas Saddam.
Meski secara organisasi HMI tak memihak kubu manapun, namun untuk sikap politik masing-masing individu yang merupakan kader HMI, bebas menentukan pilihan asalkan tidak mengatasnamakan organisasi.
Agar tidak terjebak dalam politik praktis, lanjutnya, HMI mengadakan program HMI Kawal Demokrasi dan sudah mendapatkan legitimasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Artinya dalam urusan politik posisi HMI berdiri ditengah-tengah dan kita juga melakukan penguatan di internal kalau ada kader HMI yang ingin terlibat politik dipersilahkan untuk mundur," katanya.
Hal tersebut kata dia, sudah dibuktikan pada rapat pleno kesatu dan kedua, bahwa banyak pengurus besar yang menjadi Calon Legislatif (Caleg), tetapi sudah mundur dari kader HMI.
"Itu untuk meminimalisir agar HMI tidak terjebak dalam politik praktis," katanya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh kader HMI jangan sampai tertipu oleh berita-berita hoax yang sengaja dimunculkan pihak-pihak tertentu.
