Limawaktu.id,- Fraksi DEmokrat dan PKS minta pembangunan IKN ditunda saat Rapat Paripurna membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2024 yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, Fraksi Demokrat meminta pemerintah mendorong belanja negara yang memiliki multiplier efek, sementara memangkas belanja-belanja yang dianggap belum prioritas seperti IKN Nusantara.
Dia menyebut, sebaiknya belanja negara dialokasikan untuk belanja negara yang memberi dampak ke masyarakat perkampungan.
Rizki Aulia menyampaikan, dibandingkan dengan pembangunan IKN, pemerintah sebaiknya memberikan fokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat.
"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda," kata Rizki, Rabu (25/5/2023).
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin.
Fraksi PKS memiliki pandangan agar pemindahan IKN Nusantara ditunda. Menurutnya, belanja negara dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur, pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya.
Namun tajk seluruh Fraksi di DPR yang meminta penundaan pembangunan IKN. Sebab, sembilan fraksi lainnya berpandangan terbalik dengan PKS dan Demokrat. Mereka berpandangan pembangunan IKN dapat membantu percepatan ekonomi, sehingga mayoritas menyetujuinya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya mendengarkan dengan seksama seluruh pandangan dari fraksi-fraksi atas KEM-PPKF RAPBN TA 2024. Sangat konstruktif.
“Saya ucapkan terima kasih atas pandangan fraksi-fraksi terkait KEM-PPKF. Seluruhnya kami pelajari dan dalami dengan seksama dan akan kami berikan tanggapan pada Rapat Paripurna berikutnya.Semoga sinergi antara Kementerian Keuangan dan DPR RI ini dapat terus terjaga dengan baik. Demi kesejahteraan Indonesia,” pungkasnya.
