Senin, 9 Juli 2018 18:04

Fakta Baru Persidangan Kasus Suap Eks Bupati Subang

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang.
Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Miftahudi mengaku sudah menyetorkan uang senilai Rp 1,2 miliar dari total Rp 1,7 miliar kepada mantan Bupati subang, Imas Aryumningsih melalui Darta.

Uang tersebut sebagai pelicin untuk mengurus izin prinsip PT ASP dan PT Pura Bhineka Mandiri.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang dengan terdakwa Imas Aryumningsih dan Darta, di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas IA Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (9/7/2018).

Dalam sidang dengan agenda kesaksian tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi, di antaranya Puspa Sukrina alias Koh Asun dan Miftahudin (berkas terpisah). Dalam sidang tersebut, terdakwa Imas dan Darta juga dihadirkan dan duduk bersebelahan dengan tim kuasa hukumnya.

Dalam kesaksiannya, Miftahudin mengaku pertama kali dipertemukan dengan terdakwa Imas saat dia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Subang oleh Darta. Pertemuan yang singkat itu mengutarakan soal investasi di Subang dan soal dipermudahnya perizinan.

”Waktu itu beliau (Imas) bilang asal benar Pak Miftah, kalau mau bangun Subang pasti dibantu,” kata Miftahudin mengulang ucapan Imas di persidangan, Senin (9/7/2018).

Setelah terjadi kesepakatan, Puspa Sukrina akhirnya menyanggupi untuk mengeluarkan uang sekitar Rp 1,7 miliar untuk kepengurusan izin prinsip dan izin lokasi kedua pabrik tersebut. Namun, oleh Miftahudin saat itu disebutkan jika Puspa Sukrina hanya sanggup memberikan Rp 1,5 miliar.

”Darta bilang jangan segitu lah, lieur teuing ngabagi-bagina (Jangan segitulah, pusing membagi-bagikannya),” ujar Miftahudin.

Kemudian uang untuk kepengurusan izin prinsip dan izin lokasi tersebut diberikan Puspa Sukrina lewat Miftahudin kepada Darta secara bertahap, hingga akhirnya mencapai total Rp 1, 2 miliar. Miftahudin mengaku tidak tahu menahu uang tersebut diperuntukan untuk apa.

Pertama kali Darta meminta dirinya langsung memberikan uang Rp 200 juta. Darta beralasan uang tersebut untuk rapat dan keperluan sosialisasi masalah perizinan tersebut, dan untuk keperluan Bupati Imas.

”Darta selalu bilang saya terima beres saja. Selain itu jika ada permintaan dia selalu bilang untuk ibu atau bunda (Imas), dan selalu mengirimkan foto kegiatan bersama Imas,” ujarnya.

Dalam berkas dakwaan, uang senilai Rp 1,275 miliar tersebut rinciannya, Rp 300 juta masuk kantong pribadi Imas, kemudian untuk fasilitas kampanye Pilkada Subang 2018 Rp 110 juta lebih, kemudian pembelian kamera Canon dan Laptop kepada Imas.

Semua uang tersebut diberikan terdakwa dengan maksud agar Imas sebagai Bupati Subang mengeluarkan Izin prinsip dan izin lokasi untuk PT Pura Binaka Mandiri, dan PT Alfa Sentra Property (ASP).

Padahal itu bertentangan dengan posisinya sebagai Bupati Subang sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kroupsi, kolusi dan nepotisme.

JPU KPK pun mendakwa Imas dengan Pasl 12 hurup A dan Pasal 11 Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan ancaman maksimal kurungan 20 tahun penjara. SIdang yang dipimpin Dahmiwirda pun ditunda pekan depan dengan agenda kesaksian.

Baca Lainnya