Limawaktu.id, Bandung — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan hasil Evaluasi pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ia mengakui bahwa sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas.
“Kami melihat bahwa kebijakan yang diambil belum mampu mengurangi kemacetan secara signifikan, terutama karena lonjakan kendaraan pribadi yang sangat tinggi,” ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Dedi menjelaskan, salah satu kebijakan yang diterapkan adalah peliburan angkutan umum seperti angkot, ojek, dan becak. Namun, di lapangan, kepadatan kendaraan masih terjadi di sejumlah jalur utama di Jawa Barat.
“Faktanya, kendaraan pribadi mendominasi arus mudik tahun ini, sehingga beban jalan tetap tinggi meskipun angkutan umum dibatasi,” katanya.
Meski demikian, ia menilai kondisi arus mudik masih dalam kategori terkendali. Kepadatan yang terjadi umumnya berupa perlambatan lalu lintas, bukan kemacetan total.
“Secara umum lalu lintas memang padat, tetapi tidak sampai berhenti total. Ini menunjukkan upaya yang dilakukan tetap memberikan dampak,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diterapkan sebagai bahan perbaikan ke depan.
“Ke depan, kami akan menyusun strategi yang lebih komprehensif agar pengelolaan arus mudik bisa lebih efektif dan terukur,” tegasnya.
Selain itu, Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian dan seluruh petugas yang terlibat dalam pengamanan arus mudik.
Di akhir pernyataannya, ia mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik untuk tetap mengutamakan keselamatan.
“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan diri berkendara saat lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Evaluasi ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan transportasi, khususnya dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada momen Lebaran.
