Senin, 28 Januari 2019 16:13

Evaluasi Kinerja instansi, Cegah Pemborosan Anggaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Bandung yang diterima oleh Wali Kota Oded Muhammad Danial.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Bandung yang diterima oleh Wali Kota Oded Muhammad Danial. [limawaktu]

Limawaktu.id - Predikat Nilai A Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 berhasil dipertahankan oleh Kota Bandung

Atas raihan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Bandung yang diterima oleh Wali Kota Oded Muhammad Danial

Baca Juga : Kota Bandung Masih Kekurangan ASN

Penghargaan diberikan pada acara apresiasi dan penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah I, di Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/1).

Menpan RB menyampaikan, penghargaan SAKIP merupakan reward and punishment kepada provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Bagi daerah yang belum memperoleh nilai A, harus memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. Sedangkan yang telah memperoleh predikat baik, berhak mendapatkan penghargaan. 

"SAKIP ini kita berikan penghargaan sekaligus ada punishment. Daerah yang mendapatkan nilai BB dan A ke atas, mendapatkan reward yaitu dana insentif daerah,” ungkap dia. 

Syafruddin membeberkan, dalam penilaiannya terdapat beberapa  indikator efisiensi dalam menjalankan pemerintahan, seperti e-budgeting dan e-personel. Yang berujung kepada efisiensi anggaran, sehingga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. 

"Indonesia ini seluruhnya sudah seharusnya mendapatkan nilai A semuanya. Betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tukas Syafruddin.  

Dari evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, potensi pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah berhasil dicegah. Di 2017 berhasil menghemat Rp 46 triliun. Sedangkan di tahun 2018  penghematan mencapai angka Rp 64,8 triliun.

Di tempat sama, Oded mengaku bersyukur atas capaian Kota Bandung. Hal tersebut membuktikan Pemkot Bandung konsisten melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan. 

"Dengan predikat ini, kita bisa pertahankan kinerja lebih baik. Dengan hasil ini pun tidak boleh puas, tetapi kita harus tingkatkan sampai ke predikat nilai AA," tegasnya. 

Menurut Oded, bukan hanya predikat yang telah tercapai, tetapi de facto (pembuktian) di lapangannya sistem kinerja juga harus tergarap. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangun.

Di sisi lain, Oded optimistis Pemkot Bandung dapat menjalankan e-budgeting sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. 

"Kita ingin menghadirkan manajemen anggaran lebih efektif dan efisien dengan e-budgeting. Tetapi juga mampu menghadirkan kualitas pembangunan yang baik ditandai dengan kesejahteraan masyarakat," tandas Oded. (*)

Baca Lainnya