Bandung (limawaktu.id),- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor.
"Indonesia harus keluar dari ketergantungan akan produk impor. Terlebih, di saat situasi ekonomi global yang tidak menentu ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung kepada barang-barang luar negeri, " kata Ridwan Kamil (Emil) saat menghadiri Hari UMKM Nasional yang diselenggarakan di Cihampelas Walk, Bandung, Jumat (12/8).
Menurut Emil, dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri.
Oleh karena itu, di acara yang digagas Kementerian Koperasi dan UMKM (KUMKM) ini dihadiri juga Menteri KUMKM Teten Masduki, dan sejumlah pimpinan daerah ini, Emil meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi terutama menyangkut UMKM. data sangat diperlukan agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.
"Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," tegasnya.
Lebih lanjut, Emil memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam merevitalisasi UMKM. Dia pun menyontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insya Allah di Jawa Barat ada," katanya.
Pentingnya penguatan UMKM dalam negeri pun disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. "UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi. Tetap tumbuh di saat pandemi. Kami ingin UMKM yang tangguh, tak tergantung ke negara lain," katanya.
Bahkan, dia menyontohkan agar kebutuhan akan minyak goreng bisa dipenuhi UMKM dalam negeri. "Minyak goreng kita harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan. Sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat, bahwa pemerintah itu selalu hadir," katanya.
Menanggapi itu, Menteri KUMKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM. Salah satunya dengan akan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," katanya.
Teten mengatakan, optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kalau Rp400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi1,58%, atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.
Selain itu, Teten juga menyebut akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi. Terlebih, menurutnya potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp5400 triliun.
"Tapi sekarang lebih dari 10% di e-commerce itu produk impor. Jadi kita harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Apalagi penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," katanya.
