Rabu, 2 Januari 2019 11:49

Eksepsi Bos Meikarta Ditolak, ini Alasan JPU KPK

Reporter : Fery Bangkit 
Persidangan Bos Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (2/1/2019).
Persidangan Bos Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (2/1/2019). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pengajuan eksepsi atau pembelaan bos mega proyek Meikarta Billy Sindoro ditolak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JPU menganggap semua eksepsi terdakwa sudah masuk materi pokok perkara. 

"Eksepsi penasihat hukum Billy Sindoro dan Hendry Jasmen sudah masuk pokok perkara, dan bukan materi eksepsi. Seyogyanya itu tetap ditolak," kata tim JPU KPK, Taufiq Ibnugroho usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (2/1/2019).

Baca Juga : 4 Tersangka Dugaan Kasus Suap Meikarta Segera Disidangkan

Selain itu Taufiq menyebutkan, surat dakwaan yang disampaikan JPU sudah uraikan perbuatan terdakwa dengan cermat baik dari sikap batin hingga perbuatan pidana dari terdakwa untuk menilai sikap perbuatan terdakwa.

Bahkan, Taufiq menyatakan, eksepsi tim penasehat hukum para terdakwa membahas soal pokok materi perkara yang seharusnya dibuktikan dalam proses persidangan. Bahwa dakwaan jaksa sudah sesuai dengan aturan. 

Baca Juga : Respon Pihak Abubakar Usai Divonis 5 Tahun Penjara

"Sehingga, kami meminta yang mulia untuk mengesampingkan eksepsi dan melanjutkan persidangan ke pembuktian," ujarnya. 

Majelis hakim yang dipimpin Daryanto akan ‎membacakan putusan sela terhadap eksepsi dan tanggapan eksepsi pada Rabu pekan depan. 

Dalam dakwaan jaksa, keempatnya dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu, dan dakwaan kedua, Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, dan dakwaan ketiga Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.‎

Baca Lainnya