Selasa, 10 Oktober 2017 11:50

E-KTP Bukan Satu-satunya Identitas Kependudukan yang Sah

Ditulis Oleh Jumadi Kusuma
Wawan Gunawan, Analisis Kebijakan Pemerintahan Universitas Jendral Ahmad Yani.
Wawan Gunawan, Analisis Kebijakan Pemerintahan Universitas Jendral Ahmad Yani. [Foto: Jumadi Kusuma]

Limawaktu.id, - Undang-undang No. 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa kebijakan tunggal untuk pemilih di Pilkada serentak adalah bagi pemilik KTP elektronik, mendapat sorotan dari Dr. Wawan Gunawan Analisis Kebijakan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi.

Wawan mengatakan, KTP elektronik atau E-KTP bukan satu-satunya identitas kependudukan yang sah di Indonesia. Karena masih ada SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan Kartu Keluarga (KK). “Justru kalau penduduk tak punya KTP elektronik lalu hilang hak pilihnya maka ini bentuk pendoliman, sebab tidak ada satupun penduduk yang tidak ingin punya KTP elektronik, tapi pemerintahlah yang menyebabkan penduduk sulit mendapatkan KTP elektronik," jelas Wawan.

Wawan menyebutkan, pemerintah tidak sepantasnya lempar batu sembunyi tangan. Jika saja itu benar-benar  direalisaasikan (yang tidak punya KTP elektronik kehilangan hak memilihnya), maka Indonesia mendapat celaka dua kali. Pertama, celaka karena anggaran untuk proyek KTP elektronik dikorup. Kedua, celaka sebab yang tidak punya KTP elektronik tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Dua jenis "celaka" tersebut merupakan bentuk kesewenangwenangan dan menjadi bukti bahwa penyelenggara negara senang mengeluarkan regulasi berdasarkan selera dirinya sendiri," tandasnya. (jk)*