Limawaktu.id,- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi Endang menanggapi soal penebangan pohon di lokasi Alun-alun yang bakal dilakukan Revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pohon yang ditebang bukan puluhan tapi cuma beberapa pohon saja,” ungkapnya kepada Limawaktu, Rabu (21/12/2022).
Diapun mengaku sudah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak DPRD Kota Cimahi terkait dengan program revitalisasi taman alun-alun tersebut. Bahkan pihaknya sudah mengundang anggota DPRD Kota Cimahi saat sosialisasi revitalisasi taman alun-alun tersebut di Pendopo DPRD.Namun taka da anggota DPRD yang hadir.
“Pada saat sosialisasi di pendopo DPRD dari dewan pun kita undang, namun tidak ada yang hadir, Yang hadir saat sosialisasi saat itu Pak Sekwan,” terangnya.
Diberitakan Limawaktu sebelumnya, Suharyati, salah seorang pedagang yang sudah berjualan selama 13 tahun di Alun-alun Kota Cimahi, penebangan pohon di alun-alun itu sudah berlangsung sekitar empat hari yang lalu.
“Setahu saya sudah empat hari pohon-pohon itu ditebang dengan menggunakan mesin, sekitar pukul sembilanan,” terangnya, saat diwawancara Limawaktu.id, di sekitar alun-alun Kota Cimahi, pada Selasa (20/12/2022).
Dia mengaku mendapatkan pembertitahuan dari pihak penebang, jika pohon-pohon tersebut akan ditebang dan lokasi alun-alun akan ditutup.
“Terasa panas aja kalau pohon-pohon itu ditebang, tapi jika pohon yang akan rubuh ditebang tidak apa-apa karena takut menimpa orang lain,” tuturnya.
Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain, usai Sidang Paripurna Pelantikan Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi menyebutkan, penebangan sejumlah pohon tersebut dilakukan karena lokasi tersebut akan direvitalisasi oleh Pemprov Jawa Barat pada tahun anggaran 2023 dengan anggaran sekitar Rp15 Miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat.
“Disana akan dilakukan revitalisasi, penebangan dilakukan supaya lokasinya rata, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat,” sebutnya.
Menurut Azul, sapaan akrabnya, penebangan sejumlah pohon dilokasi tersebut harus dilakukan penggantian. Namun pihaknya belum mendapatkan laporan dari pihak eksekutif terkait dengan hal itu.
“Kami baru menerima informasi dari media, nanti saat rapat kerja akan kami bahas, karena secara resmi dari pihak pemerintah belum mendapatkan laporan,” pungkasnya.
