Rabu, 13 Maret 2019 13:22

Disebut Terima Uang Rp 250 Juta dari Kasus Jaul Beli Jabatan Bupati Cirebon, ini Kesaksian Nico Siahaan

Reporter : Iman
Persidangan dugaan kasus jaul beli jabatan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata Rabu (13/3/2019).
Persidangan dugaan kasus jaul beli jabatan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata Rabu (13/3/2019). [limawaktu]

Limawaktu.id - Politisi PDIP Junico Siahaan alias Nico Siahaan dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan dugaan kasus jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Cirebon non aktif, Sunjaya Purwadisastra.

Persidangan berlangsung Rabu (13/3/2019) di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata.

Baca Juga : Akui Terima Suap, Bupati Non Aktif Cirebon:Saya Menerima Rp 100 Juta

Dalam kesaksiannya, Nico mengaku uang Rp 250 juta yang diberikan Sunjaya Purwadisastra dari hasil suap belum sempat digunakan. Bahkan sudah dikembalikan ke kas negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan Nico saat dimintai keterangannya di persidangan dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Cirebon non aktif, Sunjaya Purwadisastra, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga : Bos Meikarta Divonis Lebih Rendah dari Tuntutan JPU, kok Bisa?

Saat itu dirinya merupakan Ketua Panitia peringatan hari Sumpah Pemuda dengan tema Satu Indonesia Kita yang diselenggarakan PDIP pada 28 Oktober 2018. Nico pun mengaku tidak mengetahui jika uang sumbangan itu bersumber dari uang suap.

JPU KPK kemudian menanyakan hubungan saksi (Nico) dengan terdakwa Sunjaya hingga proses pemberian sumbangan senilai Rp 250 juta.

Baca Juga : Mendagri Hingga Dua eks Gedung Sate Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Kasus Suap Meikarta

"Saya dan beliau sesama kader di PDIP. Kalau prosesnya saya sendiri tidak paham, saya ketemu beliau di rapat panitia. Ada informasi (Panitia) sumbangan dari kader Rp 250 juta," katanya.

Kemudian, lanjut Nico, Sunjaya mengirimkan ke rekening panitia. Seperti biasa, dirinya kemudian menerima laporan jika Sunjaya telah mengirimkan Rp 250 juta, dan bisa dipakai.

"Apakah uang tersebut sudah dipakai (kegiatan)," tanya JPU KPK.

"Kami menerima uang itu, dan disimpan. Malamnya dapat laporan Pak Sunjaya ditangkap. Uang tidak kami pakai," ujarnya.

Nico pun mengaku jika uang tersebut sudah dikembalikannya saat diperiksa sebagai saksi di penyidik KPK pada November 2018.

Saksi lainnya yang juga kader PDIP Elvi Diana mengaku, dirinya ditugaskan di kepanitiaan peringatan Sumpah Semuda untuk menerima sumbangan dari kader (PDIP). Jika sudah ada yang transfer, langsung melaporkan ke ketua panitia (Nico).

"Awalnya saya besaran tidak tahu, waktu itu saya lagi rapat Pilkada (Cirebon) dihampiri Pak Bupati dia bilang akan nyumbang dan dikirim ke rekening saya," kata Elvi yang juga mengemban tugas sebagai Bapilu PDIP di Cirebon.

Tidak lama kemudian, dirinya menerima pesan via whatsapp dari ajudannya Bupati, jika dana sudah masuk sekitar Rp 250 juta.

Sementara Kepala BPKSDM Pemkab Cirebon Supardi Supriatna mengatatakan jika untuk mutasi dan rotasi pejabat di Pemkab Cirebon pasti selalu melalui usulan Bupati Cirebon.

"Rata-rata dari usulan bupati," katanya.

Selain itu, lanjutnya, semua yang dilakukannya dalam merotasi, mutasi dan mengangkat jabatan sesuai dengan disposisi yang ada. Baik itu disposisi dari kepala dinas, maupun dari bupati melalui ajudannya.

"Soal uang yang harus diberikan oleh pejabat yang naik pangkat,?" tanya JPU.

"Mereka yang sudah diangkat memberikan uang ke beliau (Bupati) melalui ajudannya sesudah dilantik," ujarnya.

Baca Lainnya