Limawaktu.id, Subang -Potensi besar yang dimiliki Jawa Barat belum sepenuhnya diimbangi dengan penataan wilayah yang memadai. Di balik kekayaan alam berupa gunung, laut, dan lanskap wisata lainnya, masih ditemukan persoalan klasik berupa maraknya bangunan kumuh yang berdiri di sepanjang jalan hingga kawasan pesisir.
Hal itu menjadi diskusi menarik antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Raffi Ahmad saat bersama keluarga bersilaturahmi ke kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang.
Menurut Dedi, kondisi tersebut dinilai menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan daya tarik wisata dan investasi. Tanpa langkah penertiban yang tegas dan terencana, citra kawasan dinilai akan terus menurun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti persoalan tersebut dan menegaskan pentingnya pembenahan secara bertahap namun konsisten.
“Jawa Barat itu punya alam yang luar biasa—ada gunung, laut, semuanya lengkap. Tapi kalau penataannya tidak baik, dipenuhi bangunan kumuh di pinggir jalan dan pantai, tentu daya tariknya akan hilang,” ujar Dedi, di akun Youtubenya.
Ia menekankan bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat.
“Ini harus dibenahi bertahap. Kita rapikan, kita tata, supaya orang datang merasa nyaman,” tambahnya.
Di sisi lain, Dedi juga menyoroti kekuatan Jawa Barat di sektor kuliner yang dinilai mampu menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.
“Kita punya makanan yang enak. Itu keunggulan yang harus terus didorong,” katanya.
Selain itu, ia menilai struktur ekonomi Jawa Barat sudah sangat lengkap, mulai dari pertanian, peternakan, hingga kawasan industri. Hal ini menjadi modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, Dedi mengingatkan pentingnya peningkatan aksesibilitas, khususnya dari Jakarta menuju wilayah Jawa Barat.
“Yang penting orang Jakarta itu gampang kalau mau ke Jawa Barat, Akses harus dipermudah supaya pergerakan orang dan ekonomi lancar,” tegasnya.
Dedi menilai, adanya kebutuhan mendesak akan kebijakan yang terintegrasi dalam penataan ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan potensi daerah. Tanpa langkah konkret, potensi besar Jawa Barat dikhawatirkan akan terus terhambat oleh persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
