Limawaktu.id, Cimahi – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Zonasi yang ditetapkan pemerintah sangat merugikan masyarakat. Pasalnya jalur zonasi belum menjadin solusi karena masih terbatasnya jumlah sekolah dengan jumlah penduduk atau peserta Didik baru yang mendaftar ke sekolah negeri.
Anggota DPRD Kota Cimahi asal Daerah Pemilihan Kelurahan Cibeureum dan Melong Supiyardi mengatakan, pihaknya memohon kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi agar segera mengkaji ulang kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi.
“Saya kira kebijakan PPDB harus dikaji ulang karena masih banyak warga di Kota Cimahi khususnya Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong yang tidak bisa diterima di sekolah negeri akibat tidak masuk dalam zonasi yang ditetapkan,” terang Supiyardi, di Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (26/6/2024).
Dikatakannya, jika ada masyarakat yang masih dirugikan karena tidak bisa diterima dibeberapa sekolah negeri yang ada, bisa menyampaikan permasalahannya ke DPRD Kota Cimahi khusunya di Komisi IV.
Dia menjelaskan, masyarakat masih menganggap jika masuk ke sekolah negeri masih menjasi pavorit. Sementara disisi lain juga keberadaan sekolah swasta sudah memberikan kontribusi bagi keberlangsungan pendidikan.
Untuk memenuhi keinginan masyarakat, dia mengusulkan supaya pemerintah daerajh atau Pmekot Cimahi bisa melakukan terobosan dengan cara memperlakukan yang sama antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga masyarakat tidak merasa jika belajar disekolah swasata harus banyak pengeluaran atau biaya dibandingkan dengan sekolah negeri.
“Pemerintah Daerah harus memberikan perlakuan yang sama kepada sekolah swasata dan negeri baik dari sarana maupun prasarana, sehingga masyarakat juga tidak selalu menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri, para guru di sekolah swasta juga diberikan banyak bimbingan agar kualitasnya bisa sama dengan sekolah negeri, “ paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Sejumlah warga Kampung Cimindi Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi mengeluhkan penerapan sistem penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi.Pasalnya kondisi wilayah tinggal mereka berjauhan dengan lokasi SMP Negeri yang ada.
“Banyak warga disini mengeluh saat penerimaan siswa baru dari jenjang Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena tidak masuk dalam zonasi, hal itu berlangsung setiap tahun sejak sistem zonasi diterapkan pemerintah,” terang Siti, salah satu warga RW 17 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
Dia menjelaskan, ada dua SMP yang menjadi tujuan para lulusan di wilayah mereka, yaitu SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 9 Cimahi, namun saat ada lulusan SD yang ingin masuk ke dua sekolah tersebut terkendala jarak dari lokasi rumah siswa ke lokasi kedua SMP tersebut.
“Anak-anak disini banyak yang tidak diterima di dua SMP Negeri tersebut karena tidak termasuk dalam zonasi yang ditetapkan, akhirnya banyak lulusan SD disini yang tidak bisa masuk sekolah negeri dan terpaksa harus masuk ke sekolah swata, ” jelasnya.
Menanggapi konidisi tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi Heni Tishaeni mengatakan, hal itu menjadi bahan pemikiran bersama, namun sebelum melakukan pembangunan SMP negeri baru, pihaknya ingin juga memberdayakan sekolah swata agar tetap eksis membantu pemerintah dalam hal pendidikan dasar.
“Itu memang jadi bahan pemikiran bersama, tapi juga kita sebelum membangun sekolah negeri kita ingin memberdayakan juga sekolah swasta kan itu kasihan kalau semua masuk ke negeri sekolah swasta gimana Padahal mereka juga bagian dari partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan kan gitu ya,” katanya, disela-sela kegiatan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN, di Gedung Cimahi Technopark, Senin (24/6/2024).
