Limawaktu.id, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau pasangan muda yang akan menikah untuk lebih mengutamakan kesiapan masa depan dibandingkan menggelar pesta pernikahan besar yang berpotensi membebani keuangan.
Menurutnya, bagi pasangan dengan keterbatasan ekonomi, prosesi pernikahan cukup dilaksanakan secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA). Dana yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan jangka panjang, seperti uang muka (DP) rumah, modal usaha, atau kebutuhan produktif lainnya.
Ia menilai, masih banyak kasus orang tua yang terpaksa berutang demi membiayai pesta pernikahan anak, bahkan hingga menjual aset seperti lahan pertanian atau meminjam dari berbagai lembaga keuangan, termasuk pinjaman online dan lembaga nonformal.
“Alih-alih menghadirkan kebahagiaan, kondisi tersebut justru menimbulkan beban berkepanjangan setelah pernikahan. Tidak sedikit yang akhirnya harus bekerja ke luar negeri demi melunasi utang,” ujarnya.
Dedi menegaskan, prinsip hidup yang perlu dipegang adalah lebih baik hidup sejahtera dalam jangka panjang daripada hanya terlihat ‘mewah’ sesaat.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerbitkan surat edaran kepada para camat dan kepala desa di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut akan mendorong aparatur wilayah untuk lebih selektif dalam memberikan izin kegiatan pesta, khususnya dengan mempertimbangkan sumber pendanaannya.
Jika diketahui pembiayaan berasal dari utang atau penjualan aset produktif, masyarakat akan diarahkan untuk tidak menyelenggarakan acara secara besar-besaran, melainkan cukup memenuhi aspek keagamaan dan administratif pernikahan.
“Ini bukan pembatasan hak pribadi, melainkan bentuk ajakan agar masyarakat dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan lebih bijak dan berkelanjutan,” tambahnya.
