Limawaktu.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo menjadi sasaran 'curhat' para petani Kolam Jaring Apung (KJA) yang berada di Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat berkunjung ke Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Jumat (3/1/2020).
Kebanyakan dari mereka menyampaikan keluhan mengenai nasib mereka jika KJA di Waduk Cirata semua ditertibkan terkait dengan program Citarum Harum, mengingat kemampuan dan usaha mereka hanya di bidang perikanan.
"Bagaimana nasib saya dan keluarga jika KJA semua dihilangkan. Banyak petani KJA yang hanya lulusan SD, sehingga untuk mencari kerja lain pasti susah karena yang sarjana juga sekarang banyak yang nganggur," kata salah seorang petani dalam sesi dialog dengan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Menjawab keluhan itu, Edhy menilai jika harus dilakukan kajian secara detail berapa KJA yang masih diperbolehkan ada di Waduk Cirata yang mencakup Kabupaten Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat.
Sebab jika dari 98.397 lebih KJA di Cirata dikurangi hingga 7.200 tentu tidak logis, sebab dampak yang ditimbulkan khususnya dalam hal mata pencaharian petani ikan menjadi sangat terganggu. Di sinilah perlu adanya penghitungan berapa KJA yang masih bisa dipertahankan.
"Itu yang menjadi konsen kami bagaimana petani KJA ini tidak kehilangan pekerjaan. Misal dari 98.397 berkurang 50% atau 70% masih masuk, tapi kalau jadi 7.200 tidak rasional," ujarnya.
Di sisi lain pihaknya juga sangat mendukung Program Citarum Harum dalam membersihkan pencemaran air sungai. Sebenarnya, kata Edhy, pencemaran yang paling dominan ke Citarum bukan dari pakan ikan tapi lebih kepada limbah industri yang terbawa arus sungai.
Oleh karena itu bisa saja penertiban KJA dilakukan ke KJA yang tidak dipakai, mangkrak, atau yang milik pemodal besar. Sebab ketika ditertibkan pun mereka masih bisa survive, beda dengan petani kecil.
"Kami coba tawarkan dengan pekerjaan serupa misalnya dengan bioflok atau smart KJA, yang meski ukuran 10 meter tapi hasilnya sama dengan yang 200 meter. Solusi ini yang coba kami tawarkan supaya petani yang KJA-nya ditertibkan masih bisa mendapat mata pencaharian," tuturnya.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menilai banyak pengusaha KJA di KBB yang merupakan warga luar KBB. Sehingga dirinya lebih menyarankan yang ditertibkan lebih dahulu adalah pengusaha KJA besar jangan yang kecil-kecil. Dia pun menyambut baik rencana dari Menteri Kelautan dan Perikanan
Menurutnya, perikanan yang akan membantu petani KJA di KBB dengan program bioflok. Yakni sistem budidaya ikan di lahan yang tidak terlalu luas dan bisa menghasilkan panen yang lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional.
"Bagaimanapun juga jangan sampai ada petani KJA yang kehilangan mata pencahariannya. Makanya kami senang Pa Menteri mau bantu petani ikan KBB, tinggal kita tunggu dan tagih realisasinya," kata Umbara.
Pada rangkaian kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo turut menebarkan 110.000 benih ikan nilem ke tengah perairan Waduk Cirata. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari KKP, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, anggota DPR RI Iis Rosita Dewi Prabowo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Jafar Ismail, dan pejabat lainnya, termasuk petani ikan asal Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur.
