Sabtu, 2 Maret 2019 12:34

'Dagang Sapi' Mutasi, Rotasi dan Promosi PNS di Pemkot Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna Kembali Merotasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna Kembali Merotasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). [ferybangkit]

Limawaktu.id - Mutasi, rotasi dan promosi yang dilakukan terhadap ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berbuntut panjang.

Pasalnya, sejumlah PNS merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna itu. Bukan soal rotasi, melainkan lebih kepada promosi yang dianggap tidak adil.

Baca Juga : Blunder Pemkot Cimahi Kosongkan Kadisdik Definitif

Menanggapi permasalahan itu, Pengamat Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Wawan Gunawan angkat bicara. Menurutnya, ada dua kemungkinan jika kebijakan rotasi, mutasi dan promosi itu dianggap tidak adil.

Pertama, kebijakan ketiga era Ajay ini dibuat berdasarkan selera pembuat kebijakan yang bersifat subjektif. Kedua, mungkin juga ada rekam jejak negatif ASN sehingga diputuskan tetap menjadi staf dan jabatannya tertahan.

Baca Juga : Ajay Rotasi Pejabat Eselon III dan IV, Efektifkah? 

"Namun demikian, untuk lebih jelasnya harus ada kajian yang komperhensif soal objektifias atau tidaknya kebijakan rotasi tersebut," ujar Wawan saat dihubungi via pesan singkat, Sabtu (2/3/2019).

Namun jika kebijakan dibuat berdasarkan dua analisis di atas, besar kemungkinan kebijakan rotasi, mutasi dan promosi itu diputuskan berdasarkan kepentingan kekuasaan yang disebut Wawan dengan istilah 'dagang sapi' untuk mengamankan 'top manager'.

Baca Juga : Promosi dan Rotasi 'Aneh' di Tubuh Pemkot Cimahi

"Top manager di Cimahi tentu orang nomor satu di sana (Ajay). Dagang sapi, ya bagi-bagi jabatan," katanya.

Untuk itu, Wawan menyarankan bagi PNS yang merasa dirugikan dan menanggap bahwa rotasi, mutasi dan promosi ini tidak adil untuk membuat laporan kepada Ombudsman RI.

"Kalau mau ASN yang merasa dirugikan bikin laporan ke Ombudsman," tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengaku heran dengan rotasi dan promosi yang dilakukan era Wali Kota, Ajay Muhammad Priatna.

Seperti diketahui, Rabu (27/2), sebanyak 189 PNS di Pemkot Cimahi mendapat giliran dirotasi dan promosi jabatan. Para PNS kebanyakan lebih menyoroti promosi jabatan yang dinilai janggal.

Contoh kasusnya, ada PNS golongan III D yang enggan disebutkan namanya. Ia sudah bekerja menjadi PNS sejak 22 tahun, dan sampai sekarang hanya bertahan sebagai staff. Padahal, ada rekannya yang memiliki golongan yang sama sekarang ini sudah menjabat setingkat sekretaris dinas.

Lebih parahnya lagi, PNS yang bersangkutan sekarang dirotasi ke salah satu kecamatan dengan posisi sama, yakni staff. Sementara atasannya di kantor kecamatan tersebut yang juga dirotasi, memiliki pangkat dan golongan lebih rendah, yakni III C yang baru didapatnya.

"Bukan mengeluh soal kebijakannya, kalau itu kami menerima karena sudah konsekuensi. Hanya saja ini tidak pas soal penempatan dan hak promosi," ungkap ASN yang tak ingin disebutkan namanya tersebut.

Padahal melihat lama masa dan pengalaman kerja, ASN tersebut mengaku sudah seharusnya menerima promosi. Sebab ASN lain yang seangkatan dengannya bahkan sudah ada yang menjadi sekretaris dinas.

"Saya sudah berpindah-pindah posisi, bahkan sejak Kota Cimahi masih bagian Kabupaten Bandung. Saya sudah 22 tahun jadi ASN, dan sekarang stagnan sebagai staf," jelasnya.

Dia mengatakan, atasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya tidak mengajukan promosi jabatan untuk dirinya, dengan alasan belum memenuhi syarat.

"Saya juga tidak tahu syarat apa yang belum terpenuhi, padahal banyak ASN lain yang sudah dapat promosi. Saya tidak mau berburuk sangka, tapi mungkin ada sentimen tersendiri. Atasan saya itu sebetulnya dulu sempat belajar sama saya malahan, jadi saya tau kualitasnya seperti apa," bebernya.

ASN Pemkot Cimahi lainnya yang juga enggan disebutkan namanya mengatakan, untuk melakukan rotasi dan mutasi, seharusnya wali kota dan OPD terkait mempertimbangkan pangkat dan golongan, pola karir, serta masa kerja, dan latar belakang.

Apalagi, rotasi dan mutasi yang dilakukan berangkat dari pengajuan pimpinan di masing-masing dinas sehingga kerap memunculkan sentimen subjektifitas.

"Masa iya ada atasan yang golongan, pola karir, masa menduduki eselon lebih rendah dan lebih singkat dari bawahan, kan tidak bisa begitu. Nanti tidak bisa melakukan penilaian dan memberikan masukan untuk bawahan, tidak objektif pastinya," katanya.

Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna, mengaku tak ada urgensi khusus yang menyebabkan pihaknya melakukan rotasi untuk yang ke tiga kalinya dalam masa kepemimpinan dia dan wakilnya.

"Ini hanya penyegaran saja, tidak ada urgensi khususnya. Kami harapkan lebih optimal kinerjanya, yang sudah baik mudah-mudahan jauh lebih baik," ungkap Ajay. 

Baca Lainnya