Limawaktu.id, Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung Kami telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Ciwidey, disertai langkah-langkah pendukung seperti penyesuaian tata ruang, pematangan lahan, hingga peningkatan akses jalan. Sementara itu, seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional sekolah akan ditangani oleh Kementerian Sosial RI, dan kami bertanggung jawab dalam proses seleksi peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, saya optimistis Program Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan menjadi solusi strategis untuk memperluas kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hidup, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna, saat audensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, belum lama ini.
Menurut Dadang, pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai ikhtiar nyata menghadirkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
“Melalui audiensi bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI di Jakarta, kami menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung penuh program ini sebagai bagian dari upaya menekan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan formal,” kata Dadang.
Dia menjelaskan, sambil menunggu pembangunan sekolah permanen, kegiatan belajar mengajar telah dilaksanakan di eks Gedung KONI Kabupaten Bandung, rumah singgah siswa, serta Gedung Mess Atlet di Kompleks SOR Si Jalak Harupat.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung tersebut sebagai komitmen untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi.
“Pendidikan adalah jalan perubahan, dan tugas kita bersama adalah memastikan jalan itu terbuka untuk semua,” kata Dadang.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan berkualitas, fasilitas maksimal, dan pembiayaan penuh dari pemerintah.
