Rabu, 8 Agustus 2018 15:52

Belum Semua RW di Cimahi Terima Janji Ajay-Ngatiyana

Reporter : Fery Bangkit 
Illustrasi.
Ilustrasi. [Pixabay]

Limawaktu.id - Pemerintah Kota Cimahi mengklaim, program bantuan Rp 100 juta sudah terealisasi di sebagian RW di Kota Cimahi.

Program bantuan Rp 100 juta per RW merupakan janji politik milik Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi periode 2017-2022, Ajay Muhammad Priatna-Ngatiyana.

"Ada sebagian yang sudah direalisasikan Kita berharap program tersebut tahun in bisa terealisasi," klaim Tata Wikanta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Cimahi saat dihubungi di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Rabu (8/8/2018).

Dikatakannya, payung hukum melalui Peraturan Walikota (Perwal) sudah dikeluarkan. Sekarang, programnya sudah ada di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana.

Menurut Tata, kebanyakan kecamatan maupun kelurahan mungkin saja masih berkutat pada tahapan administrasi. Jika administrasi sudah terverifikasi, maka tinggal diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi melalui kecamatan maupun SKPD terkait.

"Anggarannya sudah ada. Harus bisa jalan tahun ini," ucap Tata.

Sementara itu, Lurah Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Muhammad Nur Efendi mengatakan, semua RW di wilayahnya sudah mengajukan permohonan bantuan Rp 100 juta per RW. Namun, belum ada realisasi sampai ke fisik.

"Semua ada 17 RW yang ada dikelurahan Karangmekar belum ada realisasi, baru sebatas pengajuan," ujarnya.

Dikatakannya, dari 17 RW yang melakukan pengajuan bantuan program tersebut, semuanya lebih mengarah ke pembangunan insfratuktur.

Di antaranya pembangunan kantor-kantor, seperti kantor RW, kantor Posyandu, perbaikan jalan gang, pengajuan pengeboran air dan hotmix.

Namun, untuk pengajuan insfratuktur pengeboran air dan hotmix jalan tentunya harus dikoordinasikan dulu dengan dinas terkait. Ditakutkan berbenturan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

"Ada dua RW, yang satu pengajuan hotmix yang satunya pengeboran air. Kalau hotmix takutnya berbenturan dengan Dinas PU dan kalau air diizinkan nggak oleh DLH,"tutur Nur Efendi.

Program bantuan Rp 100 juta per RW diberikan dalam bentuk non tunai. Untuk pengawasannya, pihaknya akan mendatangi toko penyedia barang. Pihaknyapun menegaskan untuk pembelian harus di Kota Cimahi.

"Belanjanya tidak boleh diluar Cimahi. Hal itu sebagai upaya pemberdayaan usaha yang ada di wilayah Kota Cimahi," imbuh Nur Efendi.

Baca Lainnya