Rabu, 12 September 2018 13:30

Belum Sah jadi Sekda Kota Bandung, Benny Terus Digoyang Isu Korupsi

Reporter : Fery Bangkit 
Masa yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung mendatangi kantor Kejati Jabar di Jalan RE Martadinata, Rabu (12/9/2018).
Masa yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung mendatangi kantor Kejati Jabar di Jalan RE Martadinata, Rabu (12/9/2018). [Fery Bangkit/limawaktuid]

Limawaktu.id, - Aksi penolakan Benny Bachtiar menjadi Sekretris Daerah (sekda) Kota bandung semakin kencang. 

Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung mendatangi kantor Kejati Jabar di Jalan RE Martadinata, Rabu (12/9/2018). Mereka menuntut kejaksaan mengusut kasus dugaan penyertaan modal Pemkot cimahi periode 2006-2007 yang melibatkan Beny Bachtiar.

Selain melakukan orasi di depan gerbang Kejati Jabar, massa juga membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan Beny Bachtiar menjadi Sekda Kota Bandung.


Setelah melakukan orasi, perwakilan massa pun langsung diizinkan masuk untuk beraudiensi dengan Kajati Jabar yang diwakili bidang Intelejen Dadang Alex. Tak hanya itu, salah seorang perwakilan massa pun, Joker  langsung memberikan  obat tolak angin kepada perwakilan kejaksaan yang diterima Dadang Alex.

"Ini simbol agar jaksa yang mengusut ini tidak masuk angin," ujar Joker.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Bandung Kandar Karnawan mengaku kedatangannya ke Kejati Jabar untuk menanyakan sejauh mana pengusutan kasus penyertaan modal Pemkot Cimahi tahun anggaran 2006- 2007 senilai Rp 40 miliar, yang diduga melibatkan Beni Bachtiar yang saat itu menjabat sebagai Kabag Perekonomian Pemkot Cimahi.

"Kami ingin jaksa transparan dan mengusut tuntas kasus tersebut. Jangan hanya hilirnya saja yg ditetapkan tersangka, sementara bagian perencanaan dan penganggarannya saat itu tidak tersentuh," katanya.

Menurut Aan, panggilan akrab Kandar Karnawan, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut beberapa waktu lalu namun belum juga ada perkembangan signifikan. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Kejati Jabar mengusut tentang Tiang telekomunikasi dan kabel telekomunikasi udara di kota Bandung yang tidak memikiki izin sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara miliaran rupiah.

"Ini tidak kalah pentingnya, karena diduga akibat kabel udara mengakibatkan lost potensi sekitar Rp 50 miliar," ujarnya.

Sementara itu,  Dadang Alex menyatakan pihak Kejati Jabar telah mengirim surat mengenai penanganan kasus penyertaan modal tersebut ke Kejari Cimahi. Namun hingga kini surat tersebut belum dibalas dan pihaknya pun menunggunya.

"Kita bicara fakta, nanti kami tunggu dulu surat jawaban dari Kejari Cimahi," ujarnya.

Mengenai kabel udara, Dadang pun berterima kasih atas laporan tersebut dan akan kami telusuri adanya informasi tersebut.

Baca Lainnya